Evaluasi BPKP Soroti SPIP Boalemo, Bupati Minta OPD Tingkatkan Pengawasan
RADARGORONTALO.COM - GORONTALO – Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Boalemo menjadi sorotan tajam dalam audiensi yang digelar antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dan pemerintah daerah setempat. Pertemuan yang berlangsung pada Jumat, 13 Februari 2026, ini mengungkap adanya catatan penting terkait efektivitas SPIP di kabupaten tersebut.
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa penilaian terhadap penerapan SPIP terintegrasi di Boalemo belum dilaksanakan selama dua tahun terakhir, mencakup periode 2024 hingga 2025. Hal ini menunjukkan adanya jeda dalam evaluasi yang krusial untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah.
Informasi ini disampaikan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Mohammad Riyanyo. Ia memaparkan hasil pengawasan BPKP tahun 2025 serta memaparkan rencana pembinaan dan pengawasan untuk tahun 2026 mendatang. Riyanyo menekankan pentingnya SPIP sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik.
Penerapan SPIP Terintegrasi di Boalemo Hadapi Kendala
Menurut Mohammad Riyanyo, SPIP terintegrasi merupakan sebuah sistem pengendalian yang dirancang secara komprehensif. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan dengan efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan mandat yang diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Namun, implementasinya di Boalemo dilaporkan masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan.
“Penilaian belum dapat dilakukan karena dokumen pelaksanaan SPIP terintegrasi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum siap sepenuhnya,” ungkap Riyanyo. Ia menambahkan bahwa kurangnya pemahaman menyeluruh mengenai penerapan SPIP oleh sebagian pimpinan OPD menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi.
Lebih lanjut, Riyanyo menekankan peran sentral Inspektorat dalam ekosistem pengawasan internal. Ia menyatakan bahwa Inspektorat seharusnya tidak hanya berfokus pada pengawasan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Inspektorat juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak yang proaktif dalam mengawal program-program prioritas daerah agar pencapaian target dapat terwujud sesuai rencana.
Bupati Boalemo Akui Perlu Penguatan Pengawasan Internal
Menanggapi temuan BPKP, Bupati Boalemo, Rum Pagau, mengakui bahwa penerapan SPIP di wilayahnya memang masih memerlukan penguatan. Ia menilai bahwa dinamika internal organisasi, termasuk mutasi dan pergantian pimpinan di sejumlah OPD dalam kurun waktu terakhir, turut memengaruhi kondisi penerapan SPIP.
“Saya sangat berharap seluruh pimpinan OPD dapat bekerja lebih serius dan sungguh-sungguh. Terutama bagi mereka yang bertanggung jawab atas program-program strategis daerah,” tegas Bupati Rum Pagau. Ia juga menekankan kembali peran vital Inspektorat sebagai garda terdepan yang harus siap membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di daerah.
Dalam forum diskusi yang berlangsung, Inspektur Boalemo, Toska Muda, menyatakan kesiapan institusinya untuk memperkuat fungsi pengawasan internal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai maturitas SPIP Kabupaten Boalemo secara keseluruhan. Upaya ini diharapkan dapat menunjang kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Fokus Pengawasan Diperluas ke Sektor Pendapatan Asli Daerah
Di samping itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo mengusulkan agar cakupan pengawasan internal juga diperluas. Fokus pengawasan diarahkan pula pada optimalisasi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor yang disorot secara spesifik meliputi pajak daerah dan opsen pajak kendaraan bermotor, yang dinilai memiliki potensi pendapatan yang besar bagi daerah.
Menanggapi usulan tersebut, perwakilan BPKP menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perbaikan tata kelola pemerintahan hingga penerapan sistem digitalisasi. Tujuannya adalah untuk mendorong optimalisasi penerimaan PAD secara maksimal.
Forum audiensi tersebut juga dimanfaatkan oleh berbagai OPD untuk menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi di lapangan. Permasalahan yang diangkat beragam, mulai dari temuan berulang dalam pelaksanaan kegiatan hingga keterbatasan anggaran yang memengaruhi pencapaian program prioritas. Salah satu program prioritas yang juga disinggung adalah upaya penanganan stunting di Kabupaten Boalemo.
BPKP Siap Berikan Pendampingan untuk Optimalisasi PAD
Kehadiran BPKP dalam audiensi ini bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Perwakilan BPKP menegaskan komitmen mereka untuk mendukung Boalemo dalam berbagai aspek. Dukungan ini meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem pengendalian internal.
Lebih lanjut, BPKP siap memberikan asistensi teknis dalam menyusun dan memperbaharui regulasi terkait SPIP. Hal ini penting agar implementasi sistem pengendalian internal dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Boalemo untuk merefleksikan dan memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahannya. Dengan adanya evaluasi dari BPKP dan komitmen dari Bupati serta jajaran OPD, diharapkan penerapan SPIP dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang. Peningkatan kinerja pengawasan internal menjadi kunci utama untuk mewujudkan Boalemo yang lebih baik dan akuntabel.
FAQ: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Apa itu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)?
SPIP adalah sistem pengendalian yang dirancang untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mengapa SPIP penting bagi pemerintah daerah?
SPIP penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, serta memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Apa saja kendala umum dalam penerapan SPIP di daerah?
Kendala umum meliputi belum siapnya dokumen pelaksanaan, kurangnya pemahaman pimpinan OPD, serta dinamika internal organisasi seperti pergantian pejabat.
Bagaimana peran Inspektorat dalam SPIP?
Inspektorat berperan sebagai motor penggerak pengawasan internal, tidak hanya mengawasi kepatuhan aturan, tetapi juga mengawal program prioritas daerah agar berjalan sesuai target.
Bagaimana BPKP mendukung pemerintah daerah dalam penerapan SPIP?
BPKP memberikan pendampingan, pembinaan, serta saran dalam perbaikan tata kelola dan digitalisasi sistem untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan optimalisasi PAD.
Ditulis oleh: Putri Permata
Posting Komentar