Gedung Banthayo Li Mbui Berganti Nama, Warga Bone Bolango Pertanyakan Urgensi

Gedung Banthayo Li Mbui Berganti Nama, Warga Bone Bolango Pertanyakan Urgensi

RADARGORONTALO.COM - GORONTALO – Keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango untuk mengganti nama gedung pertemuan di Kecamatan Kabila, yang sebelumnya dikenal sebagai Banthayo Li Mbui, kini menjadi topik perbincangan hangat dan menuai kritik dari masyarakat. Perubahan nama menjadi BPU Kabila ini menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan motif di baliknya, terutama di tengah isu politik yang belum terselesaikan.

Gedung yang memiliki sejarah dan fungsi penting bagi masyarakat Bone Bolango ini sebelumnya bernama Banthayo Li Mbui. Pergantian nama ini dilakukan oleh Pemkab Bone Bolango di bawah kepemimpinan Bupati Ismet Mile dan Wakil Bupati Risman Tolingguhu. Tindakan ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai residu dari persaingan politik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebelumnya.

Dugaan Dendam Politik dalam Pergantian Nama

Frengki Uloli, seorang warga Bone Bolango, secara terbuka mengemukakan pandangannya pada Rabu, 27 Agustus 2025, bahwa penggantian nama tersebut sarat dengan nuansa dendam politik. Ia menilai bahwa Bupati Ismet Mile masih menyimpan rasa tidak suka dari kontestasi Pilkada yang lalu, yang tercermin dalam keputusan mengganti nama gedung tersebut.

“Dendam politik Pak Ismet Mile sepertinya masih ada dengan mengganti nama gedung itu. Kan yang memberi nama sebelumnya, Ibu Merlan,” ujar Frengki Uloli, merujuk pada kepala daerah sebelumnya yang memberikan nama Banthayo Li Mbui.

Pertanyakan Urgensi dan Janji Kampanye

Lebih lanjut, Frengki Uloli mempertanyakan signifikansi dan urgensi dari penggantian nama gedung tersebut. Ia berargumen bahwa keputusan ini tidak sebanding dengan kebutuhan mendesak untuk merealisasikan program-program prioritas yang telah dijanjikan oleh Bupati Ismet Mile selama masa kampanye.

Frengki mengingatkan kembali lima program prioritas yang pernah dijanjikan, termasuk program bantuan dua ekor sapi untuk setiap kepala keluarga (KK), bantuan modal sebesar Rp 5 juta untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Wilayah Penguasaan Pertanian (WPR) dalam tiga bulan pertama menjabat, serta pemberian beasiswa bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Sampai sekarang janji-janjinya belum ada yang terwujud. Sebagai warga Bone Bolango, saya iri dengan daerah lain yang kepala daerahnya mulai mewujudkan janji kampanye mereka, meski sama seperti Bone Bolango harus menerapkan kebijakan efisiensi anggaran,” tegasnya.

Sejarah dan Fungsi Gedung Banthayo Li Mbui

Gedung yang kini berganti nama ini memiliki riwayat penggunaan yang cukup panjang. Sebelumnya, gedung ini sempat difungsikan sebagai kantor bagi beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di era kepemimpinan Ismet Mile, bahkan berlanjut hingga masa pemerintahan Hamim Pou.

Namun, ketika kepemimpinan beralih ke Merlan, gedung tersebut direnovasi dan dikembalikan fungsinya semula sebagai gedung pertemuan. Penamaan kembali menjadi Banthayo Li Mbui dilakukan dengan tujuan mulia untuk memberikan fasilitas yang terjangkau bagi masyarakat Bone Bolango.

Fungsi utama dari gedung ini adalah untuk membantu warga, terutama pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dengan anggaran terbatas. Keberadaan Banthayo Li Mbui diharapkan dapat meringankan beban biaya pernikahan bagi warga kurang mampu.

Selain dimanfaatkan untuk kegiatan pernikahan, Banthayo Li Mbui juga kerap menjadi lokasi strategis untuk berbagai pertemuan, rapat, maupun acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Gedung ini dianggap sebagai satu-satunya fasilitas yang representatif untuk kegiatan pemerintahan dengan biaya yang efisien dan tidak membebani anggaran daerah.

Implikasi Politik dan Prioritas Pembangunan

Penggantian nama Banthayo Li Mbui menjadi BPU Kabila ini kembali menyoroti isu politik lokal di Bone Bolango. Keputusan ini menimbulkan spekulasi mengenai adanya agenda terselubung yang berkaitan dengan dinamika politik pasca-Pilkada.

Masyarakat Bone Bolango, seperti yang diutarakan oleh Frengki Uloli, berharap agar para pemimpin daerah lebih mengutamakan realisasi program-program yang telah dijanjikan demi kesejahteraan rakyat. Fokus pada pembangunan dan pemenuhan janji kampanye dinilai jauh lebih mendesak daripada melakukan perubahan nama fasilitas publik yang berpotensi menimbulkan kontroversi.

Situasi ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Keputusan yang berkaitan dengan aset publik seharusnya didasarkan pada pertimbangan matang yang mengedepankan kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan politik semata.

Dengan adanya sorotan ini, diharapkan Pemkab Bone Bolango dapat memberikan klarifikasi yang memadai dan memastikan bahwa prioritas pembangunan serta pelayanan publik tetap menjadi agenda utama di masa mendatang. Pengelolaan sumber daya dan anggaran daerah haruslah bijak dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perhatian terhadap janji kampanye dan kebutuhan riil masyarakat diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Perubahan nama gedung, meskipun terlihat minor, dapat menjadi simbol yang lebih besar dari prioritas yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Ismet Mile dan Risman Tolingguhu.

Kritik yang dilayangkan ini menjadi masukan berharga bagi Pemkab Bone Bolango untuk melakukan evaluasi internal dan memperbaiki kinerja. Fokus pada eksekusi program yang tertunda dan melayani masyarakat adalah langkah nyata yang paling dinantikan oleh warga Bone Bolango saat ini.

Ditulis oleh: Doni Saputra