TAUD Kecam Tuntutan Ringan 4 Oknum TNI Kasus Andrie Yunus: Alarm Bahaya Impunitas 2026
RADARGORONTALO.COM - Jakarta, 3 Juni 2026 — Ruang sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta dipenuhi ketegangan saat Oditur Militer membacakan tuntutan bagi empat personel TNI yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) segera merespons tuntutan 2,5 tahun penjara tersebut dengan kecaman keras, menyebutnya sebagai bukti nyata langgengnya praktik impunitas di lingkungan militer.
Kritik tajam dari TAUD ini menyoroti disparitas yang mencolok antara beratnya kejahatan yang dilakukan dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa militer. Pihak TAUD menilai bahwa tuntutan 2,5 tahun penjara tersebut tidak hanya melukai rasa keadilan korban, tetapi juga mengabaikan dampak serius serangan tersebut terhadap demokrasi dan kebebasan sipil.
Kontroversi Tuntutan Jaksa Militer di Pengadilan Militer II-08 Jakarta
Sikap keras TAUD disampaikan dalam pernyataan resmi tepat setelah sidang pembacaan tuntutan berlangsung pada Rabu, 3 Juni 2026. Menurut perwakilan TAUD, sistem peradilan militer saat ini cenderung memberikan perlindungan berlebih ketika harus mengadili anggotanya sendiri yang melakukan tindak pidana terhadap warga sipil.
Ketimpangan dalam penegakan hukum ini dinilai sebagai stigma negatif yang terus menempel dalam sistem yurisdiksi peradilan militer di Indonesia. TAUD menegaskan bahwa aroma kekebalan hukum masih sangat kental menyelimuti institusi ini, sehingga menghambat proses pencarian keadilan yang substantif bagi Andrie Yunus.
Sejak awal, Andrie Yunus sendiri telah menyatakan penolakan keras agar kasusnya diadili di bawah yurisdiksi militer karena potensi konflik kepentingan yang nyata. Penolakan tersebut beralasan, mengingat para terdakwa, oditur, hingga majelis hakim berada di bawah naungan institusi yang sama.
Daftar Terdakwa dan Detail Kasus Penyiraman Air Keras
Sidang yang berlangsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ini menghadirkan empat personel dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sebagai terdakwa utama. Berikut adalah daftar prajurit BAIS TNI yang menjalani persidangan terkait kasus penyiraman air keras tersebut:
Terdakwa I: Sersan Dua Edi Sudarko
Terdakwa II: Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi
Terdakwa III: Kapten Nandala Dwi Prasetyo
Terdakwa IV: Letnan Satu Sami Lakka
Keempat personel militer tersebut dituntut dengan hukuman yang seragam atas tindakan mereka terhadap korban, yang dilakukan dengan pengawalan ketat di ruang sidang. Selain tuntutan penjara, poin yang paling memicu kemarahan publik adalah ketiadaan tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
TAUD menilai ketiadaan sanksi pemberhentian ini sebagai bukti nyata adanya perlindungan institusional yang sistemik terhadap para pelaku. Keputusan oditur militer yang enggan memecat terdakwa mengindikasikan bahwa tindakan penyiraman air keras ini mungkin bukan sekadar masalah personal, melainkan ada relasi kepentingan yang lebih luas.
Pola Impunitas: Dari Kasus Medan hingga Andrie Yunus
Kasus Andrie Yunus dipandang oleh TAUD bukanlah insiden terisolasi, melainkan pengulangan dari rangkaian panjang vonis ringan bagi prajurit TNI. Fenomena ini dianggap sebagai pola yang terus berulang dan secara konsisten mencederai rasa keadilan publik secara luas di Indonesia.
Salah satu preseden buruk yang disoroti TAUD adalah kasus penganiayaan terhadap seorang siswa SMP berusia 15 tahun hingga meninggal dunia di Medan. Dalam perkara tersebut, pelaku yang merupakan anggota TNI bernama Sertu Riza Pahlevi hanya dijatuhi hukuman 10 bulan penjara.
Vonis tersebut bahkan diperkuat oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada akhir tahun 2025 lalu, menciptakan kemarahan publik. Kejadian-kejadian seperti ini semakin memperkuat dugaan bahwa peradilan militer lebih berperan sebagai tameng pelindung prajurit ketimbang instrumen penegakan hukum yang profesional.
Kondisi ini pun dinilai bertolak belakang dengan klaim yang pernah disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. Sang Menhan sebelumnya menyatakan bahwa peradilan militer di Indonesia memiliki standar penegakan hukum yang sangat tinggi dan profesional.
Desakan Reformasi Sistem Peradilan Militer
TAUD menegaskan bahwa fungsi pengadilan seharusnya bersifat independen, akuntabel, dan imparsial dalam memutus sebuah perkara pidana, tanpa pandang bulu. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan ketimpangan yang sangat mencolok dalam penanganan kasus yang melibatkan warga sipil sebagai korban.
Rendahnya tuntutan ini dipandang sebagai bukti bahwa peradilan militer menjadi penghambat utama bagi agenda reformasi peradilan di Indonesia. Agenda besar yang diperjuangkan Mahkamah Agung sejak tahun 1998 tersebut dinilai sulit tercapai jika sistem ini tidak segera diubah secara fundamental.
TAUD secara tegas mendesak agar segera dilakukan reformasi total terhadap sistem peradilan militer, terutama menyangkut pembatasan kekuasaan hukumnya. Secara ideal, prajurit yang melakukan tindak pidana umum harus diproses melalui pengadilan umum seperti warga negara lainnya untuk memastikan keadilan yang setara.
Berikut adalah poin-poin tuntutan dan desakan yang diajukan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi kepada pemerintah:
- Mendesak Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri untuk membuka ruang investigasi baru terhadap para pelaku.
- Menuntut percepatan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar sesuai dengan semangat reformasi.
- Membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh.
- Melakukan perbaikan total dalam tata kelola internal militer demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Dampak Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
TAUD berharap investigasi independen dapat segera mengungkap motif sebenarnya di balik serangan terhadap Andrie Yunus. Langkah ini dianggap sangat krusial untuk mengakhiri praktik impunitas yang selama ini dikeluhkan oleh banyak pihak dan pegiat hak asasi manusia.
Dalam persidangan tersebut, Oditur Militer II-07 Jakarta memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan yang dibacakan. Meskipun demikian, gelombang protes dari masyarakat sipil diperkirakan akan terus berlanjut dan membesar hingga vonis dijatuhkan.
Ringkasan tuntutan dan keberatan ini memperlihatkan poin-poin utama yang menjadi dasar perlawanan dari pihak kuasa hukum korban. Hingga saat ini, publik masih menanti respons resmi dari pihak Mabes TNI maupun Kementerian Pertahanan terkait polemik tuntutan ringan ini.
Kasus ini pada akhirnya menjadi ujian integritas bagi sistem peradilan militer di mata publik Indonesia pada tahun 2026. Apakah reformasi akan terjadi, ataukah impunitas akan terus menjadi bayang-bayang kelam dalam penegakan hukum di tanah air?
Posting Komentar