PAN soal Posisi Duduk Prabowo-Gibran: Tak Perlu Ditafsir Kiri Kanan
RADARGORONTALO.COM - Diskusi mengenai tata letak posisi duduk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) sempat menjadi sorotan publik. Istana Negara melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa perubahan posisi tersebut semata-mata merupakan kebutuhan teknis untuk kelancaran jalannya rapat.
Menanggapi kehebohan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, meminta agar masyarakat tidak memberikan interpretasi berlebihan terhadap pengaturan tempat duduk tersebut. Ia memastikan bahwa kondisi internal pemerintahan tetap kondusif dan tidak ada pelanggaran protokol yang terjadi di dalamnya.
Penjelasan Istana Mengenai Tata Letak Sidang Kabinet
Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan pada Senin (20/7/2026) di Istana Negara, Jakarta, memang menampilkan formasi duduk yang berbeda dari biasanya. Dalam rapat tersebut, meja Presiden Prabowo diletakkan di bagian tengah menghadap seluruh menteri, wakil menteri, serta utusan khusus yang membentuk formasi huruf U.
Berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk sejajar di samping Presiden, kali ini Gibran berada di jajaran menteri. Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penyesuaian tata letak ini dilakukan agar Presiden dapat lebih leluasa dalam memaparkan evaluasi program kerja.
Alasan Teknis di Balik Formasi Meja Presiden
Prasetyo Hadi memaparkan bahwa pada SKP semester pertama 2026 tersebut, Presiden Prabowo memerlukan alat bantu teleprompter untuk memaparkan data secara detail. Mengingat banyaknya program kerja yang harus dievaluasi selama masa pemerintahan 20 hingga 21 bulan terakhir, penggunaan teknologi pendukung menjadi krusial.
Kebutuhan teknis untuk memfasilitasi penggunaan teleprompter tersebut akhirnya mengharuskan adanya perubahan pada layout meja di ruang sidang. Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada kepentingan lain atau agenda politik tersembunyi di balik keputusan perubahan posisi duduk tersebut.
Respons PAN: Fokus Kerja Lebih Utama dari Soal Posisi
Saleh Partaonan Daulay, saat dihubungi pada Rabu (22/7/2026), menekankan bahwa energi publik seharusnya difokuskan pada substansi pemerintahan daripada spekulasi tempat duduk. Ia menilai bahwa seluruh kementerian dan lembaga saat ini memiliki tanggung jawab besar yang jauh lebih mendesak untuk diselesaikan.
Politisi PAN tersebut menambahkan bahwa target pembangunan yang jelas memiliki ukuran pencapaian yang sulit, sehingga memerlukan konsentrasi penuh dari seluruh jajaran. Menurutnya, berdiskusi mengenai hal teknis seperti posisi duduk tidak semestinya menjadi perdebatan yang menguras waktu dan perhatian.
Menepis Narasi Subordinasi dalam Kabinet
Terkait adanya spekulasi mengenai isu subordinasi dalam pemerintahan, Mensesneg Prasetyo Hadi membantah hal tersebut dengan tegas. Ia memastikan bahwa seluruh jajaran Kabinet Merah Putih saat ini berada dalam kondisi yang sangat kompak dan solid dalam menjalankan program kerja nasional.
Prasetyo kembali menegaskan bahwa fokus utama pemerintahan adalah keberhasilan program untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ia meminta publik agar lebih memperhatikan pesan substansial yang disampaikan Presiden dalam sidang, yakni evaluasi kinerja dan percepatan target di semester kedua tahun 2026.
Dalam pandangan Saleh Daulay, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan karena aturan protokoler tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia mengajak semua pihak untuk kembali fokus bekerja demi memenuhi target-target yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Posting Komentar