Pimpinan Tinggi Pengusaha-Buruh Bertemu, Berencana Studi Banding ke Luar Negeri untuk RUU Ketenagakerjaan
RADARGORONTALO.COM - Kalangan buruh dan pengusaha di Indonesia kini mulai menemukan titik temu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) resmi sepakat membentuk tim perumus bersama untuk membedah regulasi tersebut.
Kesepakatan penting ini tercapai dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Kantor Sekretariat Bersama KBPBI, Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu (12/8/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan aturan baru dapat menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak secara proporsional.
Sederet pimpinan tinggi hadir dalam diskusi tersebut, termasuk Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani bersama jajaran pengurus DPN Apindo. Mereka yang hadir antara lain Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam, Ketua Komite Regulasi Myra M. Hanartani, serta beberapa petinggi lainnya seperti Darwoto, Anton J. Supit, dan Subchan Gatot.
Membentuk Tim Perumus Bersama
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyatakan urgensi dari langkah kolaboratif ini dalam keterangannya pada Kamis (13/8/2026). Ia menegaskan keinginan kuat kedua pihak untuk membentuk tim perumus bersama dalam menyusun UU Ketenagakerjaan yang inklusif.
Lebih lanjut, Andi Gani menekankan bahwa diskusi ini tidak ditujukan untuk memperlebar perbedaan antara kaum buruh dan pengusaha. Sebaliknya, kedua elemen ini berupaya mencari kesamaan visi agar aturan yang lahir dapat menjaga keutuhan NKRI sekaligus memastikan investasi serta tenaga kerja tetap terlindungi.
Rencana Studi Banding ke Luar Negeri
Sebagai langkah konkret dalam proses perumusan, kedua pihak sepakat untuk melakukan studi banding ke sejumlah negara tetangga. Kunjungan ini dijadwalkan ke Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina yang saat ini menjadi pesaing utama Indonesia dalam menarik investasi asing.
Tujuan dari studi tersebut adalah untuk membedah bagaimana negara-negara tetangga mengelola hubungan industrial secara efektif. Mereka ingin mempelajari pola pemberian ruang gerak oleh pemerintah kepada pengusaha dan serikat pekerja demi menciptakan iklim investasi yang sehat namun tetap menjaga kesejahteraan pekerja.
Target Penyelesaian Draf Agustus 2026
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyoroti pentingnya melihat kebutuhan dunia kerja dalam jangka panjang, mencakup keberlanjutan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Ia berharap draf yang disepakati bersama ini sudah dapat dirampungkan dalam waktu dua pekan, atau paling lambat akhir Agustus 2026.
Target ambisius ini ditetapkan agar draf yang telah disepakati nantinya bisa segera diserahkan kepada DPR untuk dibahas bersama. Shinta menekankan bahwa konsensus antara buruh dan pengusaha menjadi kunci agar regulasi yang dihasilkan nantinya memiliki landasan yang kuat dan minim gejolak.
Persaingan Global Menjadi Fokus Utama
Kedua belah pihak menyadari bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini bukanlah persaingan internal antara buruh dan pengusaha. Persaingan yang jauh lebih nyata justru datang dari negara lain yang juga berlomba-lomba menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya.
Oleh karena itu, peningkatan daya saing Indonesia menjadi poin krusial agar mampu berkompetisi dengan negara-negara tetangga di kawasan. Dengan sinergi yang terbangun antara buruh dan pengusaha, diharapkan Indonesia dapat merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan kompetitif di kancah global.
Posting Komentar