Pritam Singh Resmi Dicoret dari Daftar Pengacara: Dampak bagi Oposisi Singapura
RADARGORONTALO.COM - Pritam Singh, tokoh utama oposisi Singapura, secara resmi telah dicoret dari daftar advokat atau dilarang berpraktik hukum. Keputusan ini dijatuhkan pada Kamis, 13 Agustus 2026, menyusul vonis pidana atas tindakannya berbohong di hadapan komite parlemen.
Langkah disipliner ini diputuskan oleh Court of Three Judges, yang merupakan badan disiplin tertinggi untuk profesi hukum di negara kota tersebut. Politisi berusia 50 tahun yang berdarah India ini harus menerima konsekuensi hukum atas pelanggaran integritas profesionalnya.
Vonis Pengadilan dan Alasan Disipliner
Chief Justice Sundaresh Menon, dalam penyampaian putusan pengadilan, menegaskan bahwa ketidakjujuran merupakan elemen integral dari pelanggaran yang dilakukan Singh. Ia menyatakan bahwa tindakan berbohong tersebut tidak dapat ditoleransi dalam standar etika profesi hukum yang tinggi di Singapura.
Proses disipliner terhadap Singh telah dimulai oleh Law Society of Singapore pada 4 Maret 2026 sebagai kepatuhan terhadap Legal Profession Act. Undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada otoritas untuk mencabut izin praktik, memberikan skorsing, atau menjatuhkan denda berat jika terjadi pelanggaran.
Tindakan hukum ini didasarkan pada informasi dari Kantor Kejaksaan Agung bahwa Singh telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melibatkan penipuan atau ketidakjujuran. Laporan tersebut memicu prosedur formal yang akhirnya berujung pada pencoretan namanya dari daftar advokat.
Latar Belakang Kasus Raeesah Khan
Kasus ini berakar pada insiden tahun 2021 yang melibatkan mantan anggota parlemen dari Workers’ Party (WP), Raeesah Khan. Singh dinyatakan bersalah oleh pengadilan distrik pada Februari 2025 atas dua dakwaan berbohong di bawah sumpah kepada Komite Privilese terkait kasus tersebut.
Persoalan bermula ketika Raeesah Khan memberikan keterangan palsu di parlemen mengenai rincian kasus kekerasan seksual yang diduga ditangani secara tidak tepat oleh kepolisian. Singh, sebagai pemimpin partai, dinilai tidak jujur saat memberikan kesaksian mengenai keterlibatannya dalam menangani skandal kebohongan tersebut.
Pada Desember 2025, Singh kalah dalam upaya bandingnya di Pengadilan Tinggi terhadap vonis bersalah yang diterimanya. Ia kemudian diwajibkan membayar denda sebesar SGD 14.000 untuk menuntaskan tanggung jawab pidananya.
Dampak Terhadap Karier Politik dan Oposisi
Sebelum keputusan pencoretan ini, dampak politis telah lebih dulu dirasakan oleh Singh. Ia resmi dicopot dari gelar Leader of the Opposition (LoP) pada Januari 2026 setelah rangkaian proses hukum yang menjeratnya.
Sebagai sekretaris jenderal Workers’ Party (WP) yang telah memimpin partai sejak 2018, posisi Singh kini berada di bawah pengawasan ketat publik dan rekan politiknya. Partai tersebut saat ini memegang 10 kursi anggota parlemen terpilih dan dua kursi Non-Constituency MPs dalam parlemen yang beranggotakan 108 orang.
Masa Depan Workers' Party
Workers' Party telah menjadi oposisi utama di Singapura yang selalu memberikan perlawanan terhadap People’s Action Party, partai penguasa sejak kemerdekaan negara itu. Ketidakpastian mengenai kepemimpinan partai pasca-pencoretan ini memicu spekulasi luas mengenai stabilitas oposisi di parlemen ke depan.
Pencoretan Singh dari daftar advokat merupakan pukulan telak bagi kredibilitas kepemimpinan politik di Singapura. Meskipun ia tetap menjadi anggota parlemen, hilangnya lisensi hukum menandai berakhirnya karier profesionalnya di bidang hukum yang kini sangat berdampak pada integritas publiknya.
Posting Komentar