Komisi III DPR Ajukan Penangguhan Penahanan Amsal Sitepu dan Dorong Putusan Ringan
RADARGORONTALO.COM - Komisi III DPR RI secara resmi melayangkan permohonan penangguhan penahanan bagi Amsal Christy Sitepu, terdakwa dalam kasus dugaan markup video profil desa di Kabupaten Karo. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk respon atas aspirasi terkait rasa keadilan dalam proses peradilan yang sedang berlangsung.
Keputusan strategis tersebut disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (30/3/2026). Rapat yang membahas dinamika kasus ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dengan agenda mendengarkan berbagai masukan hukum.
DPR RI Bertindak Sebagai Penjamin Penangguhan
Dalam poin kesimpulan rapat yang dibacakan oleh tim sekretariat, Komisi III menegaskan kesiapannya untuk menjadi penjamin bagi Amsal Christy Sitepu. Langkah institusional ini merupakan hal yang cukup jarang terjadi dan menunjukkan adanya atensi khusus dari para legislator terhadap perkara tersebut.
"Komisi III DPR RI mengajukan agar Saudara Amsal Christy Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi III DPR RI sebagai penjamin," demikian bunyi draf kesimpulan rapat tersebut. Pernyataan ini sekaligus menjadi dasar formal bagi kuasa hukum terdakwa untuk melanjutkan prosedur penangguhan ke tingkat pengadilan.
Amsal Christy Sitepu sendiri merupakan figur yang terseret dalam dugaan kasus penggelembungan anggaran atau markup pada proyek pembuatan video profil desa. Proyek yang berlokasi di Kabupaten Karo tersebut menjadi sorotan setelah pihak berwenang mencium adanya ketidaksesuaian nilai kontrak dengan realisasi di lapangan.
Meskipun proses hukum tetap berjalan, Komisi III melihat ada urgensi untuk memberikan ruang bagi terdakwa di luar tahanan selama persidangan berlangsung. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa terdakwa bersikap kooperatif dan memiliki hak-hak konstitusional yang perlu dijaga.
Dorongan Terhadap Putusan Adil dan Ringan
Selain masalah penangguhan penahanan, Komisi III DPR juga menyampaikan seruan moral dan legal kepada majelis hakim yang menangani perkara ini. Mereka mendorong agar hakim dapat memberikan putusan bebas atau setidaknya putusan yang seringan mungkin bagi terdakwa.
Dorongan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada kajian mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan di pengadilan. Anggota dewan menilai bahwa aspek niat jahat (mens rea) dalam kasus ini perlu ditinjau kembali dengan sangat hati-hati.
DPR menekankan bahwa setiap putusan hakim haruslah mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat luas. Hal ini dianggap krusial agar penegakan hukum tidak hanya tajam secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial.
Dalam argumennya, Komisi III merujuk pada perlindungan terhadap pekerja di sektor industri kreatif yang sering kali terjebak dalam birokrasi anggaran yang rumit. Kasus Amsal Sitepu dipandang sebagai representasi dari kerentanan para kreator saat bersentuhan dengan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Landasan Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat
Sebagai penguat usulan tersebut, DPR mengacu pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Aturan tersebut mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Penerapan pasal ini dianggap relevan mengingat latar belakang kasus yang melibatkan kreativitas seni dan teknis dalam pembuatan konten video. Komisi III berpendapat bahwa standar penilaian markup tidak boleh hanya melihat angka di atas kertas, tetapi juga proses kreatif di baliknya.
Habiburokhman sebagai pimpinan rapat menyatakan bahwa fungsi pengawasan DPR mencakup perlindungan terhadap warga negara dari potensi kriminalisasi. Ia menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan demi mengejar statistik penindakan hukum semata.
Pihak parlemen berharap majelis hakim dapat bersikap independen namun tetap mempertimbangkan masukan dari lembaga legislatif sebagai perwakilan rakyat. Keputusan akhir tetap berada di tangan hakim, namun dukungan politik ini diharapkan memberikan perspektif baru dalam penegakan hukum.
Dampak Bagi Industri Kreatif di Daerah
Kasus ini memicu diskusi luas mengenai bagaimana seharusnya industri kreatif berkolaborasi dengan pemerintah daerah tanpa risiko jeratan hukum. Banyak pihak di Kabupaten Karo yang mengikuti perkembangan kasus ini dengan seksama untuk melihat bagaimana arah kebijakan penegakan hukum ke depan.
Keterlibatan Komisi III dalam memberikan jaminan penangguhan memberikan sinyal kuat bahwa ada kebutuhan untuk mereformasi cara pandang aparat penegak hukum terhadap pekerja kreatif. Langkah ini diharapkan mampu meredam kekhawatiran para pelaku industri kreatif dalam mengambil proyek-proyek strategis di daerah.
Dengan adanya dukungan resmi dari Senayan, proses persidangan Amsal Sitepu kini memasuki babak baru yang lebih transparan dan terpantau secara nasional. Publik menanti apakah majelis hakim akan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan lembaga negara ini.
Sebagai informasi tambahan, kasus video profil desa di Karo ini telah berjalan selama beberapa bulan dengan menghadirkan sejumlah saksi ahli dan saksi fakta. Komisi III berjanji akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga adanya putusan inkrah dari pengadilan.
Ditulis oleh: Budi Santoso
Posting Komentar