Pengelola Kebun Binatang Bandung Harus Segera Ditetapkan Demi Keselamatan Satwa
RADARGORONTALO.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk segera menetapkan pengelola baru bagi Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Kepastian hukum mengenai pengelolaan ini dianggap sebagai langkah krusial untuk menjamin keselamatan ratusan satwa serta keberlanjutan fungsi lembaga konservasi tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyampaikan pernyataan tersebut secara resmi di Bandung pada Senin, 30 Maret 2026. Beliau menegaskan bahwa langkah taktis ini tidak dapat ditunda lagi mengingat pentingnya perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam ekosistem kebun binatang.
Urgensi Penetapan Pengelola dan Berakhirnya Masa MoU
Salah satu alasan mendasar dari desakan ini adalah masa berlaku nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Kota Bandung yang akan segera berakhir dalam waktu dekat. Jika tidak ada pembaruan atau penetapan pengelola yang sah, maka dasar operasional bagi Bandung Zoo akan kehilangan landasan hukumnya yang kuat.
Ono menekankan bahwa ketidakjelasan status pascapencabutan izin lembaga konservasi dari yayasan sebelumnya telah menimbulkan ketidakpastian yang berlarut-larut. Situasi ini dinilai sangat berisiko bagi kelangsungan hidup satwa-satwa endemik yang seharusnya dilindungi dengan standar kesejahteraan yang tinggi.
Bulan April 2026 disebut sebagai periode kunci bagi Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Kehutanan untuk menentukan langkah strategis. Sinergi antar-lembaga pemerintah ini diperlukan untuk menciptakan solusi permanen yang mampu menyelamatkan destinasi wisata bersejarah tersebut dari ancaman penutupan.
Rencana Transisi dan Opsi Evakuasi Satwa
Apabila skema pengelolaan tidak kunjung menemukan titik terang, muncul opsi pahit untuk mengevakuasi seluruh satwa ke lembaga konservasi lain di Jawa Barat. Keputusan evakuasi ini menjadi pilihan terakhir demi memastikan ratusan nyawa satwa tidak menjadi korban dari kekosongan manajemen yang berkepanjangan.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti tanggung jawab pemerintah daerah dalam aspek pembiayaan pakan tambahan serta monitoring kesehatan rutin bagi seluruh penghuni kebun binatang. Ia berkomitmen untuk memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut campur tangan secara aktif melalui penyediaan sumber daya medis yang memadai.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah penugasan dokter hewan dari Rumah Sakit Hewan Cikole untuk memantau kondisi kesehatan satwa secara berkala. Perencanaan transisi setidaknya untuk enam bulan ke depan harus segera disusun agar tidak terjadi gap dalam pelayanan perawatan harian satwa.
Menjaga Aset dan Sejarah Bandung Zoo
Ono Surono mengingatkan dengan tegas agar aset lahan Kebun Binatang Bandung tetap dipertahankan fungsinya sebagai paru-paru kota dan pusat edukasi konservasi. Ia menolak keras segala bentuk wacana yang mengarah pada alih fungsi lahan menjadi kawasan komersial modern seperti pembangunan hotel atau pusat perbelanjaan.
Kebun binatang ini memiliki nilai historis yang sangat panjang karena telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda dan menjadi identitas tak terpisahkan dari Kota Bandung. Melestarikan Bandung Zoo berarti menjaga warisan budaya sekaligus memastikan ruang terbuka hijau di tengah kota tetap terjaga bagi generasi mendatang.
Selain masalah satwa, status kepegawaian para karyawan di Bandung Zoo juga menjadi sorotan tajam yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bandung. Kesejahteraan perawat satwa merupakan faktor kunci karena dedikasi mereka secara langsung memengaruhi kualitas hidup dan kesehatan hewan-hewan di sana.
Perspektif Teknis dari BBKSDA Jawa Barat
Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat, Andri Hansen Siregar, memberikan pandangan teknis mengenai pemenuhan kesejahteraan satwa. Sejak 6 Februari hingga 6 Mei 2026, pihak BBKSDA telah melakukan pendampingan intensif untuk menjaga standar perawatan tetap terjaga sesuai regulasi.
Andri menjelaskan bahwa kementerian memiliki kewajiban moral dan hukum sebagai otoritas manajemen untuk memastikan satwa endemik Indonesia yang dilindungi tetap dalam kondisi prima. Jika hingga batas waktu pendampingan berakhir belum ada skema pengelolaan jelas, maka tindakan pengamanan satwa akan segera dilakukan.
Intervensi dari berbagai tokoh nasional, termasuk instruksi dari Megawati Soekarnoputri kepada PDI Perjuangan Jawa Barat, memperlihatkan betapa seriusnya krisis yang dialami Bandung Zoo. Perhatian khusus ini bertujuan agar sengketa manajemen yang sedang berlangsung tidak mengorbankan kesejahteraan makhluk hidup yang tidak berdosa.
Pemerintah diharapkan mampu bergerak lebih cepat dalam birokrasi demi menghindari skenario terburuk yang dapat mencoreng reputasi konservasi di Indonesia. Masa depan Bandung Zoo kini berada di tangan para pemangku kebijakan yang diharapkan mampu mengutamakan kepentingan konservasi di atas segala kepentingan kelompok lainnya.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Mengapa pengelola Kebun Binatang Bandung harus segera ditetapkan?
Penetapan pengelola baru sangat mendesak karena masa berlaku MoU pengelolaan dengan Kementerian Kehutanan akan segera berakhir, dan untuk memastikan kesejahteraan satwa serta kejelasan status karyawan tetap terjaga.
Apa dampak jika tidak ada pengelola baru hingga batas waktu yang ditentukan?
Jika hingga 6 Mei tidak ada kepastian pengelolaan, BBKSDA Jawa Barat akan mengambil opsi terakhir yaitu mengevakuasi satwa-satwa dilindungi ke lembaga konservasi lain demi keselamatan mereka.
Apakah ada wacana alih fungsi lahan Kebun Binatang Bandung?
DPRD Jawa Barat menolak keras wacana alih fungsi lahan menjadi kawasan komersial seperti hotel dan menegaskan bahwa lahan tersebut harus tetap berfungsi sebagai paru-paru kota dan pusat konservasi.
Bagaimana kondisi kesehatan satwa dipantau selama masa transisi?
Pemprov Jabar akan memperbantukan dokter hewan dari Rumah Sakit Hewan Cikole untuk melakukan pengecekan kesehatan rutin guna memastikan kondisi satwa tetap terpantau dengan baik.
Siapa saja pihak yang terlibat dalam penentuan masa depan Bandung Zoo?
Pihak yang terlibat meliputi Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Jabar, Kementerian Kehutanan, serta BBKSDA Jawa Barat.
Ditulis oleh: Rina Wulandari
Posting Komentar