Buku Baru Soroti Dampak Buruk Krisis Iklim di Pesisir Jawa: Analisis Komprehensif
RADARGORONTALO.COM - Peluncuran buku bertajuk Climate Change, Labour and Migration in Indonesia menandai langkah krusial dalam memahami dampak krisis lingkungan yang kian nyata di Indonesia. Karya ini secara mendalam menyoroti bagaimana kerusakan alam memicu krisis sosial dan ekonomi yang mendalam bagi kelompok rentan di sepanjang kawasan pesisir utara Pulau Jawa.
Temuan signifikan ini dipaparkan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Koneksi di Jakarta Selatan pada Selasa, 19 Mei 2026. Buku tersebut merupakan hasil kolaborasi ilmiah antara para peneliti dari Griffith University, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Universitas Diponegoro.
Dampak Sosial dan Ekonomi di Pesisir Jawa
Peneliti dari BRIN, Laely Nurhidayah, mengungkapkan bahwa persoalan iklim telah bertransformasi menjadi masalah lintas sektor yang mengancam stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Berbagai wilayah krusial, mulai dari Jakarta, Semarang, Pekalongan, hingga Demak, kini menghadapi gangguan pola migrasi penduduk yang dipicu oleh perubahan lingkungan.
Data penelitian menunjukkan bahwa kenaikan permukaan air laut mengancam hilangnya lahan desa pesisir secara permanen, yang memaksa warga untuk melakukan migrasi penduduk. Selain itu, tercatat sebanyak 80 persen perempuan mengalami penurunan pendapatan drastis akibat bencana banjir rob yang rutin terjadi.
Ancaman ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menciptakan risiko kerja paksa yang mengintai warga pesisir yang kehilangan mata pencaharian. Anak-anak di wilayah terdampak juga menghadapi risiko serius berupa kehilangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, nutrisi, serta perlindungan dasar.
Rekomendasi Kebijakan dan Perlindungan Hukum
Buku ini dirancang untuk menerjemahkan implikasi hukum dan temuan kebijakan menjadi rekomendasi konkret bagi para pembuat kebijakan di kawasan Asia Pasifik. Salah satu target utamanya adalah mendorong kolaborasi lintas kementerian untuk memberikan perlindungan maksimal bagi kelompok perempuan dan anak-anak di pesisir Jawa.
Peneliti BRIN, Laely Nurhidayah, secara tegas mengusulkan revisi terhadap UU Penanggulangan Bencana Nomor 24/2007 sebagai langkah mendesak. Revisi tersebut bertujuan untuk mengkategorikan fenomena kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah sebagai bencana alam resmi, serta menyisipkan klausul perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Penyusunan dokumen ini diproyeksikan untuk menghasilkan laporan yang didistribusikan kepada pemangku kepentingan, laporan konsultasi masyarakat, hingga artikel ilmiah yang kredibel. Langkah ini diharapkan mampu menjadi dasar pijakan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok rentan.
Memperkuat Ketahanan Kota dan Adaptasi Nasional
Tantangan perubahan iklim saat ini telah bergeser dari sekadar isu lingkungan menjadi persoalan serius di tingkat perkotaan. Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bappeda DKI Jakarta, Andhika Ajie, menjelaskan bahwa kota seperti Jakarta menanggung tekanan berlapis berupa abrasi, penurunan muka tanah, hingga suhu ekstrem.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan Jakarta Urban Knowledge Hub sebagai ruang kolaborasi lintas sektor. Wadah ini difungsikan sebagai ekosistem pengetahuan untuk mendukung pengembangan kebijakan berbasis bukti guna memperkuat ketahanan kota menghadapi perubahan iklim.
Di tingkat nasional, Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan bahwa langkah mitigasi dan adaptasi harus berjalan beriringan untuk menangani kedaruratan aksi di lapangan. Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Franky Zamzani, menyatakan bahwa Indonesia terus memperkuat komitmen melalui penyusunan Rencana Adaptasi Nasional (RAN).
Rencana aksi nasional ini dirancang untuk mengintegrasikan ketahanan iklim ke dalam perencanaan pembangunan di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan proses adaptasi sangat bergantung pada pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial masyarakat yang terdampak secara langsung di lapangan.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa judul buku yang membahas krisis iklim di pesisir Jawa tersebut?
Buku tersebut berjudul 'Climate Change, Labour and Migration in Indonesia' yang disusun melalui kolaborasi antara peneliti Griffith University, BRIN, dan Universitas Diponegoro.
Kapan dan di mana diskusi mengenai hasil riset buku ini diselenggarakan?
Diskusi tersebut digelar oleh Koneksi di Jakarta Selatan pada hari Selasa, 19 Mei 2026.
Apa dampak utama kenaikan air laut bagi masyarakat pesisir menurut riset tersebut?
Risiko utamanya meliputi hilangnya lahan desa secara permanen, migrasi paksa, penurunan pendapatan sebesar 80 persen bagi perempuan, serta hilangnya akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak.
Apa rekomendasi hukum yang diusulkan oleh peneliti BRIN dalam buku ini?
Peneliti mengusulkan revisi UU Penanggulangan Bencana Nomor 24/2007 untuk mengkategorikan kenaikan permukaan air laut dan penurunan tanah sebagai bencana, serta memasukkan perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Apa langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merespons krisis ini?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun Jakarta Urban Knowledge Hub, sebuah ekosistem pengetahuan untuk kolaborasi dan pertukaran ilmu lintas sektor guna mendukung kebijakan berbasis bukti.
Posting Komentar