Kemenpar Dorong Airbnb dkk Buka Kantor Resmi di Indonesia Mulai 2026
RADARGORONTALO.COM - Pemerintah Indonesia secara resmi tengah memperketat pengawasan terhadap platform agen perjalanan daring atau Online Travel Agent (OTA) asing yang beroperasi di dalam negeri. Langkah strategis ini menuntut nama-nama besar seperti Airbnb, Booking.com, dan Agoda untuk memiliki kantor fisik serta terdaftar secara sah di Indonesia mulai tahun 2026.
Kebijakan tegas ini diambil untuk memastikan seluruh transaksi keuangan dan kewajiban perpajakan dari platform tersebut dapat dipantau dengan lebih akurat oleh otoritas terkait. Pemerintah meyakini bahwa kehadiran kantor resmi akan meningkatkan transparansi dalam industri pariwisata digital yang berkembang pesat.
Urgensi Legalitas OTA Asing di Indonesia
Persoalan legalitas platform asing ini sempat menjadi sorotan tajam dalam rapat kerja antara pemerintah dengan Komisi VII DPR RI baru-baru ini. Anggota Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, secara terbuka mempertanyakan mekanisme pertanggungjawaban terkait legalitas penginapan yang selama ini dipasarkan melalui berbagai platform digital global.
Evita Nursanty menekankan urgensi bagi OTA asing untuk mengikuti jejak pelaku usaha lain yang telah lama memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Ia menilai keberadaan kantor fisik merupakan syarat mutlak agar proses registrasi, perizinan, dan pengawasan dapat berjalan dengan maksimal di masa depan.
Selain aspek pengawasan, Evita juga menyoroti potensi kebocoran devisa akibat aliran transaksi yang tidak terpantau dengan jelas karena sistem pembayaran langsung ke luar negeri. Dengan mewajibkan mereka mendaftar di dalam negeri, perlindungan terhadap konsumen serta negara akan menjadi lebih terjamin secara hukum.
Lebih lanjut, Evita menegaskan bahwa setiap penyedia platform memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga ekosistem wisata. Mereka seharusnya memastikan bahwa setiap vila atau akomodasi yang dipajang di aplikasi telah mengantongi izin usaha yang sah dari otoritas setempat.
Dua Fokus Kebijakan Pemerintah
Menanggapi aspirasi tersebut, Ni Luh Puspa selaku Wakil Menteri Pariwisata memberikan konfirmasi bahwa pemerintah saat ini memang tengah memproses dua kebijakan utama. Fokus pertama adalah penataan perizinan bagi penyedia platform OTA, sementara fokus kedua secara spesifik menyasar pada legalitas unit akomodasi itu sendiri.
Ni Luh Puspa sejalan dengan pandangan bahwa ketiadaan kantor fisik di Indonesia menyebabkan aktivitas ekonomi terjadi di luar jangkauan pengawasan domestik. Oleh karena itu, pemerintah kini mendorong agar OTA asing beroperasi secara penuh di dalam negeri demi memastikan perputaran uang tetap berada di Indonesia.
Pemerintah telah menyusun rencana aksi yang komprehensif dalam menata ekosistem pariwisata digital nasional. Salah satu poin utamanya adalah mewajibkan platform OTA asing memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia untuk mempermudah koordinasi.
Selain itu, pemerintah mengharuskan setiap unit akomodasi seperti vila untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas. Kebijakan ini juga bertujuan memastikan seluruh transaksi keuangan dari pemesanan akomodasi dilakukan melalui sistem perbankan di Indonesia.
Langkah lain yang tak kalah penting adalah mendorong integrasi data antara sistem internal platform dengan basis data perizinan nasional. Melalui kebijakan terpadu ini, pemerintah ingin menciptakan sinergi di mana setiap vila memiliki izin jelas dan platform pemasaran patuh pada aturan negara.
Teknis Pelaksanaan dan Sinkronisasi Data
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani, menjelaskan teknis pelaksanaan pengawasan yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Saat ini, pemerintah tengah mengupayakan sinkronisasi data yang ketat antara pihak OTA dengan sistem perizinan nasional yang sudah ada.
Rizki mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah perwakilan OTA asing mengenai regulasi baru ini. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah meminta agar setiap pengelola akomodasi diwajibkan mencantumkan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada laman profil mereka.
Sejauh ini, respons dari pihak pengelola platform digital tersebut cukup positif dan mereka menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya membersihkan daftar penginapan yang tidak memiliki izin resmi di platform digital tersebut.
Integrasi sistem ini nantinya memungkinkan pemerintah untuk melakukan pemeriksaan silang atau cross-check secara otomatis terhadap setiap unit yang dipasarkan. Jika sebuah akomodasi tidak terdaftar di sistem OSS, maka platform OTA tidak diperbolehkan menjual unit tersebut kepada wisatawan.
Memastikan Keadilan dalam Persaingan Usaha
Rizki Handayani menambahkan bahwa regulasi mengenai kewajiban kantor ini sedang digodok bersama kementerian terkait lainnya. Koordinasi melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Perdagangan untuk memastikan dasar hukumnya kuat dan mengikat.
Pemerintah merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk usaha perantara akomodasi sebagai landasan operasional utama. Aturan ini ditegaskan berlaku bagi semua entitas yang melakukan transaksi ekonomi di wilayah hukum Indonesia tanpa terkecuali.
Kebijakan ini juga bertujuan untuk menjawab keluhan mengenai ketimpangan persaingan usaha yang terjadi di lapangan selama ini. Platform lokal seperti Traveloka dan Tiket.com merasa terbebani dengan berbagai regulasi dan pajak, sementara kompetitor asing seolah melenggang tanpa beban yang sama.
Keluhan serupa juga sering disuarakan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), terutama terkait menjamurnya vila ilegal di Bali. Hotel-hotel resmi merasa dirugikan karena mereka harus membayar pajak dan mengikuti standar keamanan ketat, sedangkan vila tak berizin bisa menawarkan harga lebih murah tanpa beban pajak.
Dengan adanya aturan baru ini, pemerintah berharap tercipta level playing field atau arena bermain yang adil bagi semua pelaku industri. Pengawasan yang transparan tidak hanya akan meningkatkan pendapatan pajak, tetapi juga memberikan rasa aman bagi wisatawan yang memesan akomodasi di Indonesia.
Posting Komentar