Resmi Disahkan, Ini Poin Penting UU PPSK Terbaru 2026 yang Banyak Dicari
RADARGORONTALO.COM - Pemerintah bersama DPR RI secara resmi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menjadi Undang-Undang. Keputusan bersejarah ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Proses pembahasan regulasi ini tergolong sangat panjang dan melibatkan 1.212 Daftar Inventaris Masalah (DIM). Angka tersebut mencakup detail isi batang tubuh hingga penjelasan teknis yang mendalam demi memperkuat sistem finansial nasional.
Mandat Baru Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
Salah satu poin krusial dalam aturan ini adalah perluasan mandat Bank Indonesia (BI) yang kini tidak hanya fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah. Bank sentral kini memiliki tanggung jawab tambahan untuk turut serta mendorong terciptanya lapangan kerja di dalam negeri.
Pemerintah juga memberikan penguatan perlindungan hukum bagi Dewan Gubernur hingga pegawai BI selama menjalankan tugas sesuai prosedur dan itikad baik. Kewenangan Dewan Gubernur dalam mewakili BI di ranah hukum juga diperjelas agar dapat didelegasikan secara resmi kepada pejabat terkait.
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan tanggung jawab baru dalam mengatur serta mengawasi sektor pasar modal dan keuangan derivatif. OJK kini juga memiliki wewenang untuk memantau aktivitas di bursa karbon serta bursa mineral dan komoditas strategis nasional.
Tugas pengawasan OJK kini mencakup pengelolaan dana publik, termasuk di dalamnya dana keuangan haji serta program tabungan perumahan rakyat. Langkah ini bertujuan agar pengelolaan dana masyarakat dilakukan secara lebih transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pengawasan Legislatif dan 17 Pilar Strategis
Menariknya, UU ini memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi langsung terhadap kinerja BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hasil evaluasi dan rekomendasi dari DPR bersifat mengikat serta wajib ditindaklanjuti oleh otoritas terkait maupun pemerintah.
Terdapat 17 topik utama yang menjadi pilar dalam aturan baru ini untuk memperkuat sistem finansial di Indonesia. Beberapa poin penting meliputi mekanisme evaluasi kinerja otoritas, perluasan operasional perbankan syariah, hingga regulasi aset kripto.
Pemerintah juga mengatur tata kelola bursa mineral, komoditas strategis, serta pembentukan satgas penanganan pinjaman online dan judi online. Selain itu, terdapat klausul khusus mengenai penyelesaian masalah piutang macet bagi pelaku UMKM serta prosedur bank dalam status penyehatan.
Implikasi Bagi Stabilitas Ekonomi Nasional
Penerapan aturan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh pelaku industri serta masyarakat luas. Pergeseran fungsi lembaga keuangan menjadi lebih integratif dan akuntabel di bawah pengawasan legislatif mencerminkan adaptasi terhadap tantangan global.
Langkah reformasi ini diambil untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Dengan landasan hukum yang kuat, Indonesia kini memiliki kerangka kerja yang lebih kokoh untuk menghadapi ketidakpastian pasar di masa depan.
Posting Komentar