Anggaran Jalan Jateng Turun Jadi Rp320 Miliar, PUPR Seleksi Ketat Skala Prioritas 2026
RADARGORONTALO.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) kini dihadapkan pada tantangan berat dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan pada tahun anggaran 2026. Alokasi dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan provinsi tercatat mengalami penurunan drastis, memaksa otoritas terkait untuk memutar otak dalam pengelolaan anggaran.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jateng, Henggar Budi Anggoro, mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia saat ini hanya mencapai sekitar Rp320 miliar. Dana yang terbatas tersebut harus dikelola secara ekstra ketat untuk menangani ribuan kilometer jalan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Dampak Penurunan Dana Transfer Pusat
Dalam pernyataannya usai Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Semarang, Kamis (4/6/2026), Henggar membeberkan alasan utama di balik minimnya dana tersebut. Salah satu faktor krusial adalah pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang mencapai angka sekitar Rp1,5 triliun untuk lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Penurunan dana transfer tersebut secara otomatis memaksa setiap dinas, termasuk PUPR, untuk melakukan penyesuaian anggaran yang signifikan. Kondisi ini menegaskan bahwa keuangan daerah sedang menjalani efisiensi yang sangat ketat untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
Perbandingan Anggaran yang Signifikan
Henggar menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, angka Rp320 miliar menunjukkan penurunan yang sangat tajam. Sebagai gambaran perbandingan, pada tahun 2025 lalu, anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan masih menyentuh angka hampir Rp1 triliun.
Selisih anggaran yang cukup besar ini menuntut adanya skala prioritas dalam setiap pengerjaan fisik di lapangan. Pengurangan dana tersebut berdampak langsung pada volume pengerjaan jalan yang dapat dieksekusi oleh Dinas PUPR sepanjang tahun ini.
Skala Prioritas Penanganan Jalan
Dana sebesar Rp320 miliar tersebut nantinya akan dibagi untuk menangani seluruh ruas jalan provinsi yang ada di 35 kabupaten dan kota. Padahal, total panjang jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi saat ini mencapai 2.440,12 kilometer.
Sebagai langkah antisipasi, PUPR Jateng akan menetapkan skala prioritas bagi ruas-ruas jalan yang kondisinya masuk dalam kategori rusak berat. Fokus utama diberikan kepada jalur-jalur vital yang memerlukan penanganan segera demi keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan.
Daftar Wilayah Prioritas Perbaikan
Pemetaan awal telah dilakukan untuk menentukan titik-titik yang dianggap paling mendesak untuk segera mendapatkan perbaikan fisik. Beberapa wilayah yang menjadi prioritas perbaikan antara lain ruas jalan Randublatung–Cepu di wilayah Blora dan penanganan ruas jalan di bawah Balai Jalan Pati serta Brebes.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas jalan di wilayah Wonogiri yang mengalami penurunan tingkat kemantapan. Perbaikan jalan di wilayah Balai Surakarta yang kondisinya menurun signifikan serta penanganan darurat untuk ruas jalan Keling-Kelet di wilayah Jepara juga masuk dalam daftar mendesak.
Tantangan Teknis dan Strategi Overlay
Terkait kemantapan jalan di wilayah Surakarta, Henggar menyebutkan adanya penurunan drastis dari yang semula berada di angka 94 persen kini menjadi 68 persen. Selain itu, banyak ditemukan kerusakan berupa jalan retak yang memerlukan tindakan cepat agar tidak semakin parah.
Menghadapi kenaikan harga material bangunan yang dibarengi dengan keterbatasan dana, PUPR Jateng melakukan perhitungan ulang secara cermat. Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas hasil perbaikan tetap terjaga meskipun dengan anggaran yang terbatas.
Strategi teknis yang dipilih adalah lebih banyak menggunakan metode pengaspalan atau overlay dibandingkan dengan konstruksi beton. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya dan ketersediaan waktu pengerjaan yang lebih singkat dibandingkan metode beton.
Henggar menjamin bahwa meski menggunakan material aspal, perhitungan beban dan kebutuhan material tetap dilakukan sepadan agar jalan memiliki daya tahan yang baik. Hal ini penting untuk menjaga agar infrastruktur tidak cepat rusak kembali setelah diperbaiki.
Dukungan Pemerintah Provinsi
Meskipun sedang mempersiapkan daftar prioritas, pihak dinas belum merinci secara pasti berapa total kebutuhan anggaran yang sebenarnya diperlukan sepanjang tahun ini. Namun, perbaikan dipastikan akan tetap berjalan menggunakan alokasi APBD Jateng 2026.
PUPR Jateng juga tengah membahas kemungkinan penggunaan dana dari APBD Perubahan untuk menambah daya dukung perbaikan jalan. Henggar menyatakan bahwa dari total seluruh jalan provinsi, persentase kerusakan yang ada tidak sampai menyentuh angka 50 persen.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan infrastruktur jalan meski di tengah keterbatasan anggaran. Ia menyatakan akan segera melakukan penyesuaian terhadap usulan program atau Pokok Pikiran (Pokir) agar lebih relevan dengan kondisi lapangan.
Luthfi menyadari bahwa masih banyak ruas jalan di daerah yang masuk dalam kategori jalan provinsi yang kondisinya perlu segera direvitalisasi. Menurutnya, revitalisasi jalan merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang harus diprioritaskan oleh pemerintah.
Sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan legislatif diharapkan dapat menjadi solusi tambahan guna menutupi kekurangan anggaran yang dialami Dinas PUPR. Dengan langkah ini, diharapkan kemantapan jalan provinsi di Jawa Tengah dapat kembali meningkat secara bertahap demi mobilitas ekonomi masyarakat.
Posting Komentar