Ad

Anggaran Jalan Jateng 2026 Turun Jadi Rp320 Miliar: Strategi Prioritas PUPR

Anggaran Jalan Jateng Turun Jadi Rp320 Miliar, PUPR Seleksi Ketat Skala Prioritas 2026
Anggaran Jalan Jateng 2026 Turun Jadi Rp320 Miliar: Strategi Prioritas PUPR

RADARGORONTALO.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini menghadapi tantangan finansial yang cukup serius dalam mengelola infrastruktur jalan pada tahun anggaran 2026. Alokasi dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan provinsi tercatat mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jateng, Henggar Budi Anggoro, secara resmi mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia saat ini hanya sekitar Rp320 miliar. Jumlah tersebut harus dikelola secara ekstra ketat guna menangani ribuan kilometer jalan yang tersebar di 35 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah.

Dampak Pemotongan Dana Transfer Pusat

Fenomena penurunan anggaran ini berakar dari pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang berdampak signifikan bagi kas daerah. Secara akumulatif, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami pemotongan dana transfer sekitar Rp1,5 triliun untuk berbagai sektor pembangunan.

Hal ini secara otomatis memaksa setiap dinas terkait, termasuk PUPR, untuk melakukan penyesuaian program kerja yang cukup radikal agar tetap berjalan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 lalu, anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan masih menyentuh angka hampir Rp1 triliun, jauh lebih tinggi dari kondisi saat ini.

Fokus Strategi Prioritas PUPR

Menghadapi keterbatasan dana tersebut, PUPR Jateng menetapkan kebijakan skala prioritas untuk menangani ruas-ruas jalan yang masuk dalam kategori rusak berat. Fokus utama penanganan diberikan kepada jalur-jalur vital yang memerlukan intervensi segera demi menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Berdasarkan pemetaan awal, beberapa wilayah yang menjadi prioritas utama perbaikan antara lain ruas jalan Randublatung–Cepu di Blora serta ruas jalan di bawah Balai Jalan Pati dan Brebes. Selain itu, peningkatan kualitas jalan di Wonogiri dan wilayah Balai Surakarta yang mengalami penurunan kemantapan signifikan juga menjadi perhatian khusus, termasuk penanganan darurat untuk ruas jalan Keling-Kelet di wilayah Jepara.

Dampak Pemotongan Dana Transfer Pusat

Dalam pernyataannya usai Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Semarang, Kamis (4/6/2026), Henggar menyebutkan adanya penurunan drastis pada kemantapan jalan di wilayah Surakarta. Kondisi kemantapan jalan yang semula berada di angka 94 persen kini merosot menjadi 68 persen, disertai banyaknya kerusakan berupa jalan retak yang memerlukan tindakan preventif segera.

Pendekatan Teknis dan Inovasi Perbaikan

Guna menyiasati keterbatasan anggaran dan kenaikan harga material, PUPR Jateng melakukan perhitungan ulang yang cermat untuk memastikan kualitas hasil pengerjaan. Strategi teknis yang dipilih adalah lebih banyak menggunakan metode pengaspalan atau overlay dibandingkan dengan konstruksi beton yang memakan biaya lebih besar.

Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya serta durasi pengerjaan yang jauh lebih singkat dan efektif dalam mencapai target lapangan. Henggar menjamin bahwa meski menggunakan material aspal, perhitungan beban tetap dilakukan secara matang agar infrastruktur memiliki daya tahan yang memadai untuk menopang mobilitas masyarakat.

Sinergi dengan Pemprov Jateng

Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan infrastruktur jalan di tengah keterbatasan anggaran tahun ini. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk segera melakukan penyesuaian terhadap usulan program atau Pokok Pikiran (Pokir) agar lebih fokus pada revitalisasi jalan.

Luthfi menegaskan bahwa revitalisasi jalan merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengalihan fokus anggaran di perubahan nanti diharapkan menjadi solusi tambahan untuk menutupi celah kekurangan dana yang dialami dinas terkait.

Upaya sinkronisasi program antara pihak eksekutif dan legislatif ini diharapkan dapat menjaga agar kemantapan jalan provinsi di Jawa Tengah tetap terjaga. Melalui perencanaan yang matang dan pemetaan yang akurat, diharapkan tantangan fiskal 2026 dapat dilalui dengan hasil perbaikan yang tetap optimal bagi pengguna jalan.

Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • Anggaran Jalan Jateng 2026 Turun Jadi Rp320 Miliar: Strategi Prioritas PUPR
  • Anggaran Jalan Jateng 2026 Turun Jadi Rp320 Miliar: Strategi Prioritas PUPR
  • Anggaran Jalan Jateng 2026 Turun Jadi Rp320 Miliar: Strategi Prioritas PUPR
  • Anggaran Jalan Jateng 2026 Turun Jadi Rp320 Miliar: Strategi Prioritas PUPR
  • Anggaran Jalan Jateng 2026 Turun Jadi Rp320 Miliar: Strategi Prioritas PUPR
  • Anggaran Jalan Jateng 2026 Turun Jadi Rp320 Miliar: Strategi Prioritas PUPR

Posting Komentar