AS Peringatkan Daniel Ortega: Tidak Akan Diam Terkait Penghapusan Pemilu Nikaragua
RADARGORONTALO.COM - Pemerintah Amerika Serikat memberikan peringatan tegas kepada Presiden Nikaragua, Daniel Ortega, setelah munculnya pengumuman bahwa tidak akan ada lagi pemilihan umum di negara tersebut. Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, menyatakan melalui platform media sosial X bahwa Washington tidak akan tinggal diam di tengah meningkatnya represi internal dan ketidakstabilan yang dianggap mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.
Pernyataan ini merupakan respons langsung terhadap pidato Ortega pada hari Minggu lalu saat peringatan 47 tahun Revolusi Sandinista di Managua. Dalam kesempatan tersebut, pemimpin berusia 80 tahun itu dengan tegas menyatakan bahwa era pemilu di Nikaragua telah berakhir, dengan alasan untuk mencegah oposisi kembali berkuasa.
Pernyataan Kontroversial Ortega
Dalam pidato yang disiarkan secara nasional, Daniel Ortega, yang memimpin negara bersama istrinya, Rosario Murillo, menegaskan bahwa oposisi tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk merebut pemerintahan melalui kotak suara. Ortega menyatakan, "Que se olviden, aquà no volverá a haber elecciones" atau "Lupakan saja, di sini tidak akan ada lagi pemilihan umum."
Ortega juga mengumumkan rencana pemerintah untuk memperketat kendali melalui legislasi yang akan disahkan oleh Majelis Nasional. Ia berencana membangun "muro" atau dinding hukum untuk memblokir pihak yang ia sebut sebagai "golpistas" (kudeta) dan "vendepatria" (pengkhianat bangsa), seraya menegaskan bahwa bantuan finansial dari Amerika Serikat tidak akan mampu menggoyahkan posisinya.
Respons Keras dari Washington
Marco Rubio mengecam keras retorika tersebut, menyebut pernyataan Ortega sebagai bukti ketakutan dan kepengecutan pemimpin Nikaragua terhadap kehendak rakyatnya sendiri. Dalam sebuah pernyataan resmi dari Departemen Luar Negeri AS yang berjudul "Una llamada a la acción" (Sebuah Panggilan untuk Bertindak), Rubio menyoroti bahwa tindakan tersebut mengungkap sifat otoriter yang sebenarnya dari rezim Murillo-Ortega.
Pemerintah AS menekankan bahwa rezim tersebut telah sepenuhnya mengabaikan prinsip-prinsip konsensus populer. Ketegangan antara kedua negara telah meningkat sejak Juni lalu, ketika Rubio melabeli pemerintahan Nikaragua sebagai "musuh kemanusiaan" dan memberlakukan pembatasan terhadap 100 pejabat Nikaragua pasca kematian pemimpin oposisi Brooklyn Rivera.
Konsekuensi bagi Demokrasi di Nikaragua
Kondisi politik di Nikaragua semakin suram setelah pengumuman terbaru ini, mengingat negara tersebut seharusnya melaksanakan pemilu presiden pada akhir 2026. Namun, setelah reformasi konstitusi yang kontroversial tahun lalu, pemilu tersebut ditunda hingga 2027, dan kini muncul indikasi kuat bahwa agenda tersebut mungkin akan dibatalkan sepenuhnya.
Organisasi internasional seperti Kantor Urusan Hemisfer Barat (WOLA) dan Komisi Interamericana Hak Asasi Manusia (CIDH) telah menyatakan kecaman mereka. Mereka menilai pernyataan Ortega tidak hanya mencederai prinsip demokrasi representatif tetapi juga melanggar hak-hak fundamental warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Suara Oposisi dan Pengamat Internasional
Oposisi Nikaragua menganggap pengumuman ini sebagai konfirmasi akhir atas matinya demokrasi di negara tersebut. Félix Maradiaga, mantan kandidat presiden tahun 2021 yang kini berada dalam pengasingan di Amerika Serikat, menyatakan bahwa Ortega telah lama mengubur demokrasi dan kini secara terang-terangan melepas topeng legalitas yang selama ini ia coba pertahankan.
Partai Renacer, dalam tanggapannya, menegaskan bahwa rezim Ortega tidak lagi berpura-pura memiliki kompetisi politik yang adil. Mereka menyatakan bahwa pemerintahan saat ini murni dipertahankan melalui kekuatan represif, bukan karena persetujuan warga negara, sebuah pola yang telah diamati oleh pengamat internasional selama bertahun-tahun.
Latar Belakang Kekuasaan Ortega
Sejarah panjang kekuasaan Ortega mencakup dua periode yang berbeda, dimulai dari kemenangan Revolusi Sandinista tahun 1979 hingga kekalahannya pada tahun 1990. Ia kemudian kembali berkuasa melalui pemilu pada tahun 2007 dan sejak saat itu terus memperkuat cengkeramannya, termasuk dengan menjadikan Rosario Murillo sebagai wakil presiden atau "copresidenta".
Pemilu 2021 sering kali menjadi rujukan pengamat internasional sebagai "pantomim" politik, di mana kandidat oposisi utama ditangkap sebelum hari pemungutan suara. Dengan hasil klaim kemenangan sebesar 75,92%, Ortega terus mengabaikan kritik internasional dengan dalih perlawanan terhadap praktik kolonialisme, namun kebijakan konstitusional awal 2025 yang memperpanjang masa jabatan dan menghapus kontrol institusional semakin mempertegas arah otoriter rezim tersebut.
Posting Komentar