Kemendagri Minta Pemda Sukseskan Program MBG untuk Tekan Stunting
RADARGORONTALO.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini ditempuh melalui Rapat Koordinasi Khusus yang digelar secara hybrid di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Kamis (13/8/2026).
Pertemuan ini mempertemukan jajaran Kemendagri dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna menyinergikan kebijakan pusat dan daerah. Sinergi ini menjadi krusial untuk memastikan percepatan target nasional, terutama dalam pengentasan masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Peran Strategis MBG dalam Indikator Kinerja Daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap indikator kinerja utama. Indikator tersebut mencakup penurunan angka stunting, penekanan angka kemiskinan ekstrem, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Mendagri menegaskan bahwa kehadiran program MBG akan menjadi solusi efektif bagi kepala daerah dalam mencapai target-target tersebut. Program ini mendapatkan dukungan pendanaan langsung dari APBN, sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan intervensi gizi tanpa membebani APBD secara berlebihan.
Tito mengajak seluruh kepala daerah untuk memanfaatkan peluang ini guna mengatasi tantangan sosial di wilayah masing-masing. Jika diimplementasikan dengan optimal, program ini diyakini akan memberikan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi
Selain fokus pada kesehatan, pelaksanaan program MBG dinilai memiliki efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Optimalisasi program ini akan menggerakkan rantai pasok lokal yang melibatkan produsen pangan, petani, nelayan, hingga para peternak.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa BGN memiliki kewenangan untuk memberikan instruksi terkait penyerapan pasokan pangan lokal. Intervensi ini sangat bermanfaat untuk menjaga stabilitas harga komoditas seperti telur dan ikan di saat terjadi fluktuasi pasar atau inflasi daerah.
Kepala BGN, Sudaryono, turut berperan dalam mengarahkan agar kebutuhan pangan program MBG diserap dari potensi lokal yang tersedia. Strategi ini memastikan bahwa perputaran ekonomi terjadi di daerah dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pelaku usaha lokal.
Kolaborasi Dukcapil dengan BGN demi Validitas Data
Komitmen Kemendagri dalam mendukung program MBG dipertegas dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas lembaga. Perjanjian ini dilakukan antara Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, dengan Sekretaris Utama BGN, Lili Khamiliyah.
Penandatanganan tersebut disaksikan secara langsung oleh Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BGN Sudaryono sebagai bentuk formalisasi sinergi. Kerja sama ini bertujuan untuk memvalidasi data penerima manfaat program agar bantuan tepat sasaran secara kualitatif maupun kuantitatif.
Mendagri berharap data Dukcapil dapat memberikan kontribusi nyata dalam memetakan siapa saja anak atau ibu yang berhak menerima manfaat. Dengan data yang akurat, efektivitas penurunan angka stunting dapat diukur dan dipantau secara lebih presisi oleh pemerintah.
Payung Hukum dan Dukungan Lintas Sektor
Pelibatan pemerintah daerah dalam program MBG telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai tata kelola penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis di seluruh wilayah Indonesia.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Wamendagri Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus. Kehadiran jajaran pimpinan BGN seperti Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono semakin menegaskan urgensi kolaborasi antarinstansi ini.
Seluruh pejabat di tingkat daerah pun turut mengikuti jalannya rapat secara virtual untuk memahami arahan teknis dari pusat. Kesatuan langkah ini diharapkan dapat segera diwujudkan di lapangan demi tercapainya generasi emas Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.
Posting Komentar