360 Dapur MBG di Lampung Belum Beroperasi, Pergantian Kepala BGN Bisa Tunda Keputusan
RADARGORONTALO.COM - Sekitar 360 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), atau yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di wilayah Lampung hingga saat ini masih berada dalam tahap pengembangan dan belum beroperasi secara penuh. Kondisi ini terjadi karena sebagian dapur tersebut, meskipun fisik bangunannya sudah siap digunakan, masih harus menunggu keputusan strategis dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait mekanisme pendistribusian serta teknis pelaksanaan program di lapangan.
Situasi ketidakpastian ini berlangsung beriringan dengan adanya pergantian pimpinan di tingkat pusat BGN, di mana posisi kepala badan tersebut berpindah dari Nanik S Deyang kepada Sudaryono. Transisi kepemimpinan ini memicu kekhawatiran di tingkat daerah mengenai potensi penyesuaian jadwal pada kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah direncanakan.
Operasional SPPG Lampung Tetap Berjalan
Kepala SPPG Lampung, Saipul, menegaskan bahwa pergantian pimpinan di tingkat pusat tidak akan menghentikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini sudah berjalan di daerah. Menurutnya, operasional di lapangan dapat terus berlangsung selama seluruh proses dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Saipul menjelaskan bahwa selama target terpenuhi dan anggaran dari pemerintah pusat tersedia, keberlangsungan program tetap menjadi prioritas utama tim di daerah. "Kalau pelaksanaan di lapangan sesuai SOP dan realisasinya sesuai target serta rencana, ya tetap berjalan, karena siapa pun pimpinan di pusat, sistem di bawah ini kan sudah berjalan," ujar Saipul pada Rabu (22/7/2026).
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa infrastruktur pendukung, mulai dari kepala SPPG hingga tim operasional, sudah terbentuk untuk memastikan kelancaran program. Selain itu, sistem pembayaran melalui rekening virtual juga sudah disiapkan untuk menjamin transparansi sepanjang dana dari APBN tersedia.
Dampak Pergantian Kepemimpinan pada Administrasi
Meskipun operasional teknis tetap berjalan, Saipul menilai bahwa pergantian kepala BGN memang memiliki pengaruh terhadap urusan administrasi dan prosedur birokrasi di pusat. Sejumlah kebijakan yang membutuhkan persetujuan pimpinan baru berpotensi mengalami penyesuaian jadwal atau tinjauan ulang untuk memastikan keselarasan dengan visi pimpinan yang baru.
Salah satu poin penting yang saat ini sedang menjadi perhatian adalah penyusunan petunjuk teknis terkait program refocusing penerima manfaat MBG. Proses pembahasan juknis ini masih berlangsung dan kemungkinan besar akan mengalami sedikit keterlambatan akibat peralihan tampuk pimpinan di BGN.
"Saya pikir hanya terkait administrasi dan prosedur saja, misalnya yang memerlukan kontrak atau persetujuan pimpinan, contohnya sekarang ada program refocusing penerima manfaat yang juknisnya masih dibahas," tambah Saipul. Ia optimistis bahwa kendala administratif ini tidak akan melumpuhkan kegiatan yang sudah berjalan.
Rincian Progres Pembangunan Dapur MBG
Terkait data infrastruktur, Saipul mengungkapkan bahwa secara total terdapat sekitar 360 dapur MBG di Lampung yang masih dalam proses pengembangan. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau sekitar 280 dapur telah menunjukkan perkembangan pembangunan yang signifikan dan berada di jalur yang tepat.
Namun, terdapat sekitar 20 dapur lainnya yang belum mengalami kemajuan berarti selama dua hingga tiga bulan terakhir. Kondisi stagnan pada sebagian dapur ini diklaim terjadi karena pihak pengelola masih menanti kejelasan kebijakan selanjutnya dari tingkat pusat.
"Datanya sekitar 360, ada sekitar 280 yang sudah ada progres, sementara sekitar 20-an belum ada progres sama sekali. Itu memang sudah dua sampai tiga bulan seperti itu karena kita belum tahu kebijakan selanjutnya," jelas Saipul mengenai status terkini pembangunan fasilitas gizi tersebut.
Meskipun terdapat tantangan dalam pengembangan infrastruktur, Saipul memastikan bahwa dapur MBG yang sudah beroperasi tetap menjalankan kegiatan sesuai mekanisme yang berlaku. Pihaknya berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan target pemenuhan gizi bagi masyarakat tetap tercapai tanpa terhambat dinamika birokrasi yang berkepanjangan.
Posting Komentar