Sudaryono: BGN Support Apa Pun Kebutuhan Penegakan Hukum Terkait Korupsi
RADARGORONTALO.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, secara tegas menyatakan komitmen lembaganya untuk mendukung sepenuhnya seluruh proses penegakan hukum terkait dugaan korupsi yang saat ini tengah menyeret sejumlah pihak di lingkungan internal BGN. Meskipun menghadapi tantangan hukum yang serius, Sudaryono tetap menekankan pentingnya bagi seluruh pegawai untuk mempertahankan kinerja optimal dan menghindari sikap pesimisme yang berlebihan.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Sudaryono tepat setelah memimpin rapat perdana bersama seluruh jajaran pimpinan dan staf BGN di kantor pusat yang berlokasi di Jakarta Pusat, pada Rabu, 22 Juli 2026. Pertemuan ini menjadi krusial untuk menentukan arah kebijakan lembaga di tengah badai investigasi yang sedang berlangsung terkait tata kelola masa lalu.
Komitmen Transparansi dan Penegakan Hukum
Dalam arahannya, Sudaryono menegaskan bahwa urusan hukum adalah ranah mutlak bagi pihak berwenang yang sedang menjalankan penyelidikan maupun penyidikan terkait perkara tersebut. Ia memastikan bahwa BGN menyerahkan sepenuhnya investigasi kepada aparat penegak hukum agar tata kelola lembaga dapat dibersihkan dari praktik yang tidak semestinya.
Sebagai kepala lembaga yang baru menjabat, Sudaryono berkomitmen memberikan dukungan penuh atas segala bentuk kebutuhan yang diperlukan dalam proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Ia berjanji akan bersikap kooperatif agar proses penegakan hukum dapat berjalan lancar dan tuntas sesuai dengan koridor yang berlaku.
Menjaga Keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis
Sudaryono memberikan instruksi tegas agar proses hukum yang sedang berlangsung tidak membuat jajaran BGN kehilangan fokus dalam menjalankan program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengingatkan seluruh staf bahwa pengabdian kepada masyarakat melalui program ini jauh lebih besar daripada tantangan internal yang sedang dihadapi.
Ia menekankan bahwa sikap pesimisme hanya akan menghambat kinerja dan pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat luas. Meskipun ia memahami terdapat sejumlah pegawai yang kini berstatus sebagai saksi maupun tersangka, ia menegaskan bahwa mereka tetap harus mengikuti proses hukum, sementara pegawai lainnya harus tetap bekerja produktif.
Sudaryono juga menyoroti pentingnya profesionalisme di tengah situasi yang sulit, di mana tim harus memisahkan antara persoalan hukum individu dengan tanggung jawab institusional. Baginya, penegakan hukum harus terus didukung, namun roda organisasi Badan Gizi Nasional harus tetap berputar secara optimal untuk memenuhi target-target yang telah ditetapkan.
Transformasi Tata Kelola Badan Gizi Nasional
Melihat persoalan hukum yang terjadi sebagai sebuah peringatan, Sudaryono mengajak seluruh tim untuk bangkit dan menjadikan kasus ini sebagai momentum berharga dalam memperbaiki sistem tata kelola lembaga. Ia berharap seluruh jajaran BGN mampu meninggalkan kesedihan dan segera beralih menuju sikap optimis demi perbaikan institusi ke depan.
Menurut Sudaryono, salah satu fokus pembenahan utama adalah membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan tidak lagi bergantung pada keputusan individu tertentu. Ia menegaskan bahwa sistem yang dibangun harus bersifat by system dan bukan lagi berbasis pada figur atau personal-person yang berisiko menciptakan celah korupsi.
Ia menekankan perubahan paradigma dari sistem yang gelap dan manual menuju tata kelola yang terang dan terdigitalisasi secara transparan. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan publik (trust in system) terhadap Badan Gizi Nasional dalam mengelola dana negara untuk program-program krusial nasional.
Kebijakan Internal Terkait Sumber Daya Manusia
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono juga memberikan ruang bagi pegawai yang merasa tidak sanggup atau terbebani dengan situasi di BGN untuk mengajukan perpindahan instansi. Ia memahami bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas mental yang sama dalam menghadapi dinamika lembaga di masa transisi dan penegakan hukum ini.
Keputusan ini diambil sebagai bentuk efisiensi agar organisasi dapat bergerak lebih cepat dan efektif dengan personel yang memiliki komitmen penuh. Ia menegaskan bahwa bagi pegawai yang tetap bertahan, mereka diharapkan untuk terus bekerja dengan asas praduga tak bersalah dan menjunjung tinggi integritas sebagai abdi negara.
Posting Komentar