Jaksa Hadirkan Bukti SP2D, Sidang Korupsi Tunjangan DPRD Gorontalo Dimulai
RADARGORONTALO.COM - Gorontalo - Perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pembayaran tunjangan fungsional anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo telah memasuki tahap persidangan. Terdakwa dalam kasus ini adalah Hendra R. Abdul, mantan anggota legislatif yang juga pernah menjabat di Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gorontalo periode 2019-2024. Perkara ini telah terdaftar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor register 10/Pid.Sus-TPK/2026/PN Gto.
Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Gorontalo, kasus yang berfokus pada dugaan penyimpangan pembayaran hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD ini secara resmi diajukan ke pengadilan pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Pelimpahan perkara tersebut dilakukan melalui surat bernomor B-3444/P.5.11/Ft.1/10/2026, menandai dimulainya proses hukum formal terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran.
Dugaan Korupsi Tunjangan Komunikasi dan Reses
Kasus ini secara spesifik menyoroti dugaan penyimpangan dalam pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), tunjangan reses, serta dana operasional pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo.
Periode anggaran yang diselidiki mencakup tahun 2022 dan 2023.
Kejaksaan menduga adanya pembayaran yang melebihi ketentuan, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara dan kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Sebelum berkasnya dilimpahkan ke pengadilan, Hendra R.
Abdul telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo pada tanggal 4 Mei 2026.
Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan terkait aliran dana tunjangan tersebut.
Peran Terdakwa dan Bukti Dokumen
Hendra R.
Abdul, yang disebut sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gorontalo pada masa jabatannya, diduga memiliki peran penting dalam proses pencairan dan pengelolaan dana tunjangan tersebut.
Pihak kejaksaan mengaitkan perkara ini dengan adanya kelebihan pembayaran yang belum dikembalikan sepenuhnya oleh beberapa pihak.
Dokumen-dokumen yang menjadi barang bukti dalam perkara ini memuat salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan serta anggota DPRD.
Dokumen ini relevan untuk memverifikasi alokasi dan realisasi anggaran yang disalurkan selama tahun anggaran 2022 dan 2023.
Rekening Koran Ungkap Setoran Pengembalian
Lebih lanjut, data perkara juga mencantumkan salinan rekening koran yang menunjukkan transaksi pengembalian dana kelebihan pembayaran tunjangan oleh sejumlah anggota DPRD.
Salah satu catatan penting dalam bukti tersebut adalah beberapa transaksi atas nama Hendra Abdul.
Tercatat adanya setoran sebesar Rp2,5 juta pada 26 Agustus 2024 dan Rp1 juta pada 16 Januari 2025.
Kedua transaksi ini memiliki keterangan sebagai pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan reses untuk tahun anggaran 2022.
Selain itu, dokumen yang sama juga mengungkap adanya transaksi terkait tunjangan komunikasi intensif tahun 2022 atas nama Hendra Abdul.
Terdapat setoran senilai Rp3,5 juta pada 28 Mei 2025 yang dijelaskan sebagai pelunasan atas kelebihan pembayaran tunjangan tersebut.
Nilai-nilai pengembalian ini menjadi bagian dari proses pembuktian dalam sidang.
Potensi Kerugian Negara
Sebelumnya, berdasarkan estimasi awal dari penyidik, kerugian negara dalam perkara yang lebih luas ini diperkirakan mencapai sekitar Rp3 miliar.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp600 juta dilaporkan belum dikembalikan pada saat perhitungan awal dilakukan.
Peran spesifik Hendra R.
Abdul, serta nilai kerugian negara yang secara langsung dikaitkan dengannya, akan diuraikan lebih lanjut melalui proses persidangan di pengadilan.
Tim jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini terdiri dari sepuluh orang, yaitu Andi Nirwansyah, Zanuar Irkham, Muhamad Faizal Akbar, Febri Ramadhana Ardiyanto, Nyoman Kinandara Anggarita, Stefanus Terry Sanjaya, Danif Zaenu Wijaya, Miftahul Jannah Nur Khasanah Puspaningrum, Nurmalita Sekar Kirana, dan Mohamad Qasim Thalib.
Keberadaan mereka akan mengawal jalannya penuntutan di pengadilan.

Posting Komentar