Amsal Sitepu Bongkar Kejanggalan Kasus Video Profil Desa Karo di DPR
RADARGORONTALO.COM - Terdakwa kasus dugaan mark up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, membeberkan sejumlah kejanggalan dalam penanganan perkaranya. Ia menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung di hadapan para anggota legislatif dalam sebuah forum resmi di Jakarta.
Pernyataan ini diungkapkan Amsal saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan. Di hadapan wakil rakyat, ia mengadukan nasibnya yang merasa dizalimi oleh proses hukum yang sedang berjalan saat ini.
Kejanggalan Penilaian Jasa Profesional oleh Auditor dan JPU
Dalam pemaparannya, Amsal menyoroti hasil audit dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dianggap sangat tidak masuk akal bagi industri kreatif. Ia menyebutkan bahwa jasa pembuatan video seperti proses editing, dubbing, hingga penggunaan perlengkapan syuting dianggap bernilai Rp0 atau tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali.
Hal ini memicu tanda tanya besar mengingat setiap karya audio visual membutuhkan tenaga ahli dan peralatan teknis yang memadai untuk menghasilkan kualitas yang baik. Amsal merasa bahwa keringat dan dedikasi tim kreatifnya dalam memproduksi video tersebut sama sekali tidak dihargai dalam perhitungan kerugian negara.
Kronologi Proyek Video Profil Desa di Tengah Pandemi
Awal mula permasalahan ini bermula pada tahun 2020 ketika kondisi Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19 yang sangat membatasi mobilitas masyarakat. Pada saat itu, Amsal Christy Sitepu berinisiatif mengajukan sebuah proposal proyek pembuatan video profil desa untuk membantu publikasi potensi daerah.
Ia menegaskan bahwa proses pengajuan proposal dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan perantara atau pihak ketiga manapun untuk melancarkan urusan tersebut. Amsal langsung mendatangi kepala desa satu per satu untuk menawarkan jasa pembuatan video dengan nilai penawaran yang transparan sejak awal.
Nilai Kontrak dan Jangkauan Wilayah Proyek
Amsal mengungkapkan bahwa nilai proposal yang ia tawarkan kepada setiap desa adalah sebesar Rp30 juta untuk satu paket produksi video profil. Dalam pelaksanaannya, ia berhasil menyebarkan proposal tersebut dan bekerja sama dengan sekitar 10 hingga 12 desa di wilayah Kabupaten Karo.
Target utama dari proyek ini adalah memberikan dokumentasi visual yang komprehensif mengenai latar belakang sejarah dan potensi ekonomi masing-masing desa. Selain itu, video tersebut juga dirancang untuk menginformasikan penggunaan anggaran desa agar lebih transparan kepada masyarakat luas.
Kualitas Produksi dan Tenaga Videografer Profesional
Meskipun nilainya dipermasalahkan oleh penegak hukum, Amsal menjamin bahwa proses produksi dilakukan dengan standar industri yang sangat ketat dan profesional. Ia mengklaim menggunakan peralatan canggih serta melibatkan videografer profesional yang memang ahli di bidangnya masing-masing.
Seluruh tim yang terlibat dipastikan memiliki sertifikasi dan kemampuan teknis untuk mengoperasikan alat-alat syuting yang bernilai tinggi di pasaran. Penggunaan alat profesional ini bertujuan agar hasil akhir video dapat dinikmati dengan kualitas gambar dan suara yang jernih oleh penonton.
Mekanisme Revisi dan Kepuasan Klien
Dalam menjalankan bisnis jasa kreatif, Amsal menekankan bahwa tingkat keberhasilan sebuah pekerjaan diukur dari tingkat kepuasan pihak klien atau pengguna jasa. Setelah draf video selesai digarap, ia selalu menyerahkan hasil kerja tersebut kepada kepala desa masing-masing untuk dilakukan peninjauan ulang.
Proses revisi diberikan agar konten yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa sebelum akhirnya dinyatakan selesai secara resmi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan terkait substansi informasi yang ditampilkan dalam video profil tersebut.
Pembayaran Fee dan Kewajiban Perpajakan
Setelah seluruh proses produksi dan revisi dinyatakan tuntas, barulah Amsal menerima pembayaran fee sebesar Rp30 juta sesuai dengan kesepakatan di dalam proposal. Nominal tersebut merupakan angka bruto yang belum dikurangi dengan berbagai biaya operasional lapangan dan biaya pascaproduksi.
Menariknya, Amsal juga menjelaskan bahwa dana yang ia terima sudah langsung dipotong pajak yang disetorkan oleh pihak desa kepada kas negara. Ia merasa heran mengapa proyek yang sudah mengikuti prosedur administrasi dan perpajakan ini tetap berujung pada tuduhan mark up atau penggelembungan harga.
Harapan Keadilan Melalui Komisi III DPR RI
Melalui rapat di DPR RI pada Senin (30/3/2026) tersebut, Amsal berharap para anggota dewan dapat memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus yang menimpa pelaku industri kreatif. Ia menganggap penyamarataan nilai jasa profesional menjadi nol rupiah adalah bentuk ketidakadilan yang mencederai nilai-nilai profesionalisme di Indonesia.
Hingga berita ini diturunkan, pihak JPU dan auditor terkait belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Amsal Christy Sitepu di hadapan DPR RI. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut batasan antara harga pasar jasa kreatif dengan standar akuntansi yang digunakan oleh penegak hukum dalam menilai kerugian negara.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Siapa Amsal Christy Sitepu?
Amsal Christy Sitepu adalah terdakwa dalam kasus dugaan mark up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo yang mengadu ke Komisi III DPR RI.
Apa inti keluhan Amsal Sitepu kepada DPR?
Ia mengeluhkan hasil audit dan dakwaan JPU yang menganggap jasa editing, dubbing, dan alat syuting bernilai Rp0 dalam perhitungan kerugian negara.
Berapa nilai proyek video profil desa per desa?
Berdasarkan proposal yang diajukan Amsal, nilai proyek pembuatan video tersebut adalah Rp30 juta per desa.
Kapan proyek video profil desa ini dilaksanakan?
Proyek ini dilaksanakan pada tahun 2020 saat masa pandemi Covid-19.
Apa saja isi dari video profil desa yang dibuat?
Video tersebut mencakup sejarah desa, potensi desa, hingga laporan penggunaan anggaran desa.
Ditulis oleh: Doni Saputra
Posting Komentar