DPR Wanti-Wanti Efek Perang Iran Bisa Hambat Pembangunan IKN, OIKN Siapkan Efisiensi
RADARGORONTALO.COM - Jakarta menjadi saksi kekhawatiran mendalam Komisi II DPR RI terhadap kelangsungan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tengah eskalasi konflik Timur Tengah yang kian memanas. Ketegangan yang melibatkan Iran melawan Amerika Serikat dan Israel diprediksi akan membawa dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama pada proyek strategis berskala raksasa tersebut.
Rifqinizamy Karsayuda selaku Ketua Komisi II DPR RI secara eksplisit memperingatkan bahwa dinamika geopolitik global ini berpotensi besar menghambat target pembangunan fisik di lapangan secara masif. Beliau menyoroti kemungkinan lonjakan harga bahan bangunan dan bahan bakar minyak (BBM) yang akan membebani postur anggaran Otorita IKN (OIKN) di masa mendatang.
Dinamika Geopolitik dan Ancaman Target Pembangunan 2028
Dalam rapat kerja yang berlangsung pada Senin, 30 Maret 2026, Rifqinizamy menekankan bahwa situasi saat ini menuntut kewaspadaan ekstra dari seluruh pemangku kepentingan proyek ibu kota baru. Pemerintah memiliki ambisi besar untuk mengejar target penyelesaian ibu kota baru pada tahun 2028 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
"Untuk Otorita IKN, saya kira situasi sekarang tidak mudah, terutama karena keinginan kita mengejar tahun 2028 memiliki ibu kota baru memiliki dinamika yang sangat tinggi," ujar Rifqinizamy di hadapan peserta rapat. Ia meyakini bahwa harga pekerjaan konstruksi dan ketersediaan material akan terdampak langsung oleh gangguan rantai pasok global akibat peperangan di wilayah Timur Tengah.
Kenaikan biaya logistik internasional dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi akan menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh tim pelaksana proyek IKN. DPR meminta OIKN untuk segera merumuskan langkah-langkah mitigasi yang konkret guna mencegah terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun) yang tidak terkendali pada anggaran negara.
Terobosan Pendanaan Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal
Sebagai solusi atas potensi krisis pendanaan, Komisi II DPR RI mengusulkan agar OIKN mulai melirik potensi pendapatan mandiri dari sumber daya alam di wilayah administratifnya. Rifqinizamy mengungkapkan hasil diskusinya dengan pimpinan Komisi II mengenai optimalisasi sumur minyak dan infrastruktur pelabuhan yang berada di kawasan IKN.
"Seluruh sumur minyak di Kabupaten Kutai Kartanegara kini masuk ke wilayah IKN, dan potensi ini seharusnya bisa dikonversi menjadi pendapatan daerah bagi otoritas," jelasnya dengan nada optimis. Selain sektor migas, wilayah laut sejauh 3 hingga 12 mil di lepas pantai Kutai Kartanegara memiliki potensi kepelabuhanan yang sangat tinggi untuk dikembangkan secara komersial.
Saat ini, pengelolaan aset-aset strategis tersebut masih terbagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten setempat dengan skema pembagian hasil yang lama. Jika posisi ini bisa dimaksimalkan melalui regulasi baru, Otorita IKN diharapkan mampu menciptakan aliran penerimaan sendiri (self-revenue) tanpa bergantung sepenuhnya pada APBN.
Respon OIKN Terhadap Tekanan Ekonomi Global
Menanggapi peringatan dan saran dari legislatif, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan kesiapannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran pembangunan. Basuki menegaskan bahwa kebijakan efisiensi adalah hal yang mutlak dilakukan oleh seluruh lembaga negara dalam menghadapi situasi ekonomi global yang tidak menentu.
"Saya kira tidak hanya di IKN, di DPR juga kan? Jadi saya kira efisiensi itu adalah kebijakan umum yang harus kita terapkan bersama," kata Basuki saat ditemui wartawan setelah raker pada Senin (30/3/2026). Ia menekankan bahwa prioritas pembangunan akan tetap dijaga namun dengan cara-cara yang lebih hemat biaya dan tepat sasaran.
Otorita IKN kini tengah mengkaji berbagai opsi teknis untuk menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas konstruksi inti yang sedang berjalan. Basuki juga berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan bahwa pasokan material dalam negeri tetap stabil meskipun pasar internasional sedang bergejolak.
Skema WFH dan Penghematan Energi Sebagai Langkah Mitigasi
Salah satu langkah efisiensi yang akan segera dijajaki adalah pemberlakuan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di IKN. Skema ini dinilai efektif untuk mengurangi beban biaya operasional kantor dan konsumsi energi di kawasan inti pusat pemerintahan yang baru mulai beroperasi.
"Jadi efisiensinya bisa berupa WFH kalau dari sisi operasional pegawai, bisa juga dengan penghematan listrik secara masif di fasilitas umum," terang Basuki lebih lanjut. Meskipun demikian, jadwal pasti mengenai kapan kebijakan ini mulai diberlakukan secara luas masih menunggu kajian lebih mendalam terkait produktivitas kerja.
Selain WFH, efisiensi juga akan menyasar pada penggunaan teknologi pintar yang mampu mengoptimalkan konsumsi sumber daya di seluruh kawasan IKN. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menjaga ritme pembangunan agar tetap sesuai jalur meski dibayangi oleh krisis keamanan di Timur Tengah.
Pentingnya Stabilitas Anggaran di Tengah Gejolak Iran-AS
Konflik antara Iran dan aliansi Amerika Serikat serta Israel tidak hanya sekadar isu politik, tetapi merupakan ancaman nyata bagi harga minyak mentah dunia. Karena IKN sangat bergantung pada industri semen dan baja yang padat energi, kenaikan harga BBM dunia akan secara otomatis menaikkan biaya kontrak konstruksi secara keseluruhan.
DPR berharap OIKN tidak hanya menunggu alokasi tambahan dari negara, tetapi lebih proaktif dalam menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk menambal kekurangan anggaran. Upaya diversifikasi sumber pendanaan menjadi kunci utama agar IKN tidak menjadi proyek yang mangkrak akibat keterbatasan ruang fiskal negara di masa sulit.
Rapat kerja ini diakhiri dengan kesepakatan bahwa OIKN akan segera menyerahkan laporan berkala mengenai efisiensi anggaran dan perkembangan potensi pendapatan daerah kepada Komisi II. Seluruh pihak sepakat bahwa pembangunan IKN harus tetap berlanjut sebagai simbol transformasi Indonesia, namun dengan manajemen risiko yang jauh lebih matang dan adaptif terhadap krisis.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Mengapa perang Iran melawan AS dan Israel berdampak pada IKN?
Konflik tersebut memicu kenaikan harga minyak dunia dan bahan bangunan, yang secara otomatis meningkatkan biaya logistik dan konstruksi proyek IKN.
Apa solusi yang ditawarkan DPR untuk mendanai IKN?
DPR menyarankan OIKN memanfaatkan sumber daya lokal seperti sumur minyak di Kutai Kartanegara dan potensi kepelabuhanan untuk menciptakan pendapatan mandiri.
Bagaimana langkah efisiensi yang disiapkan oleh OIKN?
OIKN mempertimbangkan penerapan skema Work From Home (WFH) bagi ASN dan penghematan penggunaan listrik untuk menekan biaya operasional.
Apa target penyelesaian pembangunan IKN menurut aturan terbaru?
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, pemerintah menargetkan IKN sudah siap sebagai ibu kota baru pada tahun 2028.
Ditulis oleh: Rina Wulandari
Posting Komentar