Jajaran Pimpinan Dibentuk, DSI Fokus Menjembatani Ekspor Tiga Komoditas
RADARGORONTALO.COM - Jakarta menjadi saksi langkah strategis dalam tata kelola perdagangan luar negeri Indonesia. Pada Senin, 24 Agustus 2026, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi menegaskan perannya sebagai intermediari utama dalam kegiatan ekspor komoditas strategis nasional melalui acara bertajuk ”Peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam” di Wisma Danantara.
Kehadiran DSI menandai upaya pemerintah dalam memperkuat transparansi transaksi perdagangan luar negeri tanpa menambah lapisan birokrasi yang membebani. Sejak beroperasi pada 1 Juni 2026, entitas ini telah mencatatkan sekitar 7.000 deklarasi ekspor dengan volume komoditas mencapai 100 juta ton, membuktikan urgensi sistem tata kelola yang lebih terintegrasi.
Susunan Jajaran Pimpinan DSI
Dalam acara peluncuran tersebut, diumumkan pula struktur organisasi yang akan menggerakkan visi perusahaan dalam ekosistem Danantara. Jajaran komisaris dipimpin oleh M Syaifurrahman Noer sebagai Presiden Komisaris, dengan didukung oleh anggota komisaris yakni Harold Tjiptadjaja, Tony Wenas, dan Mari Elka Pengestu.
Sementara itu, operasional perusahaan dijalankan oleh tim direksi yang dipimpin oleh Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama. Posisi Direktur Keuangan diisi oleh Sinthya Roesly, didampingi oleh Nur Hidayat Udin sebagai Direktur Manajemen Risiko, dan Ivan Ferdiansyah Baely yang menjabat sebagai Direktur Legal dan Kepatuhan.
Peran Intermediari, Bukan Regulator
CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa DSI bukanlah lembaga regulator yang akan mengambil alih fungsi perizinan atau pengawasan kementerian. Keberadaan DSI murni berfungsi sebagai intermediari untuk memperkuat transparansi dan akurasi data transaksi ekspor yang sudah ada.
DSI berperan dalam melakukan verifikasi lebih kuat atas data transaksi ekspor, mulai dari kuantitas, kualitas, harga, tujuan pengiriman, hingga pembayaran dan repatriasi hasil ekspor. Langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi komersial tetap menghormati kontrak yang telah terbangun antara eksportir Indonesia dan pembeli di luar negeri.
Fokus pada Tiga Komoditas Strategis
Pada tahap awal implementasi, DSI menetapkan fokus mandatnya pada tiga komoditas utama yang menjadi tulang punggung ekspor nasional: batubara, minyak sawit mentah (CPO), dan paduan besi (ferro alloy). Nilai ekspor tahunan dari ketiga komoditas ini mencapai angka fantastis sekitar 70 miliar dolar AS.
Secara rinci, kontribusi terbesar berasal dari ekspor batubara senilai 30,35 miliar dolar AS, diikuti oleh CPO sebesar 22,87 miliar dolar AS, dan paduan besi dengan nilai 16,43 miliar dolar AS. Penggunaan portal ekspor yang disiapkan DSI memungkinkan penghimpunan kontrak komersial yang belum tersedia dalam sistem pemerintah, sehingga proses rekonsiliasi data bisa dilakukan lebih akurat.
Efisiensi dan Transparansi Transaksi
Terkait mekanisme biaya, Direktur Keuangan DSI, Sinthya Roesly, menjelaskan bahwa perusahaan memang dimungkinkan untuk memperoleh biaya pemulihan (cost recovery) dan margin yang wajar. Namun, prinsip efisiensi tetap menjadi prioritas utama agar tidak menambah beban biaya operasional bagi para eksportir.
DSI berkomitmen untuk bekerja sama dengan kementerian terkait serta negara importir untuk memastikan validitas data. Harapannya, dengan transparansi yang lebih baik, kepercayaan pasar global terhadap komoditas Indonesia akan meningkat, yang pada gilirannya memungkinkan produsen dalam negeri mendapatkan harga jual yang lebih kompetitif dibandingkan negara lain.
Meski cakupan komoditas terbuka untuk diperluas di masa depan, DSI menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Prioritas saat ini adalah memastikan efektivitas model intermediari yang sudah berjalan dan membangun sistem tata kelola yang terukur serta dapat diterima oleh pasar global.
Posting Komentar