PDI-P Tegaskan Jadi Penyeimbang Pemerintahan Prabowo: Kritik, Bukan Menghajar
RADARGORONTALO.COM - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI-P, Utut Adianto, secara tegas menekankan posisi partainya sebagai kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026), tak lama setelah PDI-P tidak dilibatkan dalam pertemuan para sekretaris jenderal (sekjen) partai koalisi pendukung pemerintah.
Utut menjelaskan bahwa PDI-P akan tetap menjalankan fungsi kontrolnya dengan memberikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo. Ia memastikan bahwa kritik yang dilontarkan partainya bersifat konstruktif, dengan prinsip memberikan masukan, bukan bermaksud untuk menghajar atau menyerang secara membabi buta.
Filosofi Kritik PDI-P dalam Pemerintahan
Dalam penjelasannya, Utut menyatakan bahwa partainya memang mendukung jalannya roda pemerintahan, namun tetap kritis terhadap kebijakan yang dirasa tidak tepat. Ia menegaskan kembali bahwa bentuk kritik tersebut adalah upaya untuk mengawal kebijakan agar tetap sesuai dengan kepentingan rakyat, tanpa harus berniat menjatuhkan pemerintah.
Terkait absennya PDI-P dalam pertemuan sekjen partai koalisi Prabowo, Utut menanggapi hal tersebut dengan santai dan menganggapnya sebagai bagian dari dinamika politik (part of the game). Ia meyakini bahwa pertemuan tersebut memang ditujukan untuk menyamakan visi antar partai koalisi, terutama dalam menghadapi pembahasan Nota Keuangan.
Analisis Terhadap Nota Keuangan dan APBN
Utut menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyusun kebijakan fiskal negara di masa depan. Ia mencontohkan perlunya analisis mendalam terkait belanja pemerintah tahun lalu sebesar 3.843 dengan defisit mencapai 679, yang menjadi tolok ukur bagi kebijakan ekonomi selanjutnya.
Politikus PDI-P ini menambahkan bahwa partainya akan mencermati berbagai variabel krusial dalam Nota Keuangan yang dipaparkan, termasuk besaran PDB, transfer ke daerah, belanja pemerintah pusat, serta target pajak dan PNBP. Analisis mendalam ini merupakan bagian dari tanggung jawab PDI-P sebagai kekuatan penyeimbang untuk memastikan pengelolaan APBN berjalan akuntabel.
Agenda Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono, mengungkapkan alasan di balik pertemuan para sekjen partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju yang berlangsung pada Kamis (13/8/2026) malam. Sugiono menjelaskan bahwa agenda tersebut merupakan ruang silaturahmi kebangsaan sekaligus refleksi atas perjalanan hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Sugiono, pertemuan yang berlangsung dalam suasana makan malam akrab tersebut bertujuan memperkuat komunikasi antar partai koalisi menjelang peringatan HUT ke-81 RI. Ia menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong dalam mengawal kepemimpinan Kabinet Merah Putih.
Partai yang Hadir dalam Pertemuan
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah partai besar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golongan Karya, hingga Partai Kebangkitan Bangsa. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur.
Sugiono menambahkan bahwa kehadiran para sekjen tersebut merupakan bentuk komunikasi politik yang terus dijaga untuk mengawal keberlanjutan pemerintahan. Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir dalam pertemuan tersebut.
Posting Komentar