Ekonomi Tumbuh 5%, Daya Beli Rakyat Masih Jadi PR Dua Tahun Prabowo-Gibran
RADARGORONTALO.COM - Gorontalo – Menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten berada di atas lima persen dinilai belum cukup untuk menjamin peningkatan kesejahteraan yang merata di kalangan masyarakat. Isu krusial seperti daya beli yang melemah, kualitas lapangan kerja yang belum memadai, serta ketimpangan pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Muh.
Fuad Alamsyah, seorang akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo (Unisan), berpendapat bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dapat diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar berdampak positif pada peningkatan pendapatan riil dan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.
Kesejahteraan Masyarakat Bukan Hanya Angka Pertumbuhan
“Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat merasakan peningkatan kesejahteraan,” ujar Fuad dalam sebuah wawancara melalui pesan singkat WhatsApp.
Ia menekankan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, adanya lapangan kerja yang layak, peningkatan pendapatan yang signifikan, serta peluang usaha yang lebih luas untuk berkembang.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren positif dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Sepanjang tahun 2025, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,11 persen, meningkat dari 5,03 persen pada tahun sebelumnya.
Angka ini terus berlanjut positif dengan pertumbuhan 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026.
Meskipun angka ini mengindikasikan kondisi perekonomian yang stabil, Fuad mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis berarti seluruh segmen masyarakat menikmati manfaatnya secara proporsional.
Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan
Fuad menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mengukur peningkatan dalam produksi barang dan jasa.
Namun, kesejahteraan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti distribusi pendapatan yang merata, daya beli yang kuat, kualitas pekerjaan yang tersedia, serta akses yang memadai terhadap layanan dasar.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya penguatan pada sektor-sektor produktif yang memiliki potensi besar, seperti industri pengolahan, hilirisasi sumber daya alam, sektor pertanian, serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Langkah-langkah ini diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja dan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat.
Selain isu daya beli dan kualitas kerja, angka kemiskinan juga menjadi sorotan.
Data BPS per Maret 2026 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin sebesar 8,07 persen, yang berarti ada penurunan dari angka 8,47 persen pada Maret 2025.
Meskipun ada penurunan persentase, jumlah absolut penduduk miskin masih signifikan, mencapai 22,93 juta jiwa.
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga
Menanggapi angka kemiskinan ini, Fuad menekankan pentingnya penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga agar penurunan angka kemiskinan dapat berkelanjutan.
Ia berpendapat bahwa meskipun bantuan sosial tetap krusial sebagai jaring pengaman sosial, upaya ini harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang produktif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan program pemberdayaan ekonomi yang efektif.
Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Fuad Alamsyah menyerukan adanya evaluasi kebijakan yang lebih berbasis data yang akurat dan terkini.
Ia juga menekankan perlunya penguatan pada sektor-sektor pekerjaan produktif dan UMKM.
Dengan demikian, diharapkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat dirasakan secara lebih luas dan merata oleh seluruh elemen masyarakat.
Posting Komentar