Anggaran Jalan Jateng Turun Drastis Jadi Rp320 Miliar, Ini Skala Prioritas 2026
RADARGORONTALO.COM - Anggaran jalan Jateng untuk tahun 2026 mengalami pemangkasan signifikan hingga menyisakan hanya sekitar Rp320 miliar, turun tajam dari hampir Rp1 triliun pada tahun 2025. Penurunan ini memaksa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah menerapkan seleksi ketat berbasis skala prioritas dalam menangani 2.440,12 kilometer ruas jalan provinsi yang tersebar di 35 kabupaten dan kota.
Kepala Dinas PUPR Jateng, Henggar Budi Anggoro, menyampaikan informasi ini usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Semarang, Kamis (4/6/2026). "Secara keseluruhan, alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan untuk penanganan ruas jalan ini ada kurang lebih Rp320 miliar," jelas Henggar kepada awak media.
Pemotongan Dana Transfer ke Daerah Jadi Penyebab Utama
Faktor utama di balik menyusutnya anggaran infrastruktur jalan ini adalah pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Penurunan dana transfer tersebut dilaporkan mencapai angka sekitar Rp1,5 triliun untuk keseluruhan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Dampak dari pemangkasan TKD ini bersifat sistemik dan memengaruhi seluruh organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas PUPR. Setiap dinas dipaksa melakukan penyesuaian anggaran yang cukup besar agar tetap dapat menjalankan program-program prioritas dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas.
Perbandingan Anggaran 2025 dan 2026: Selisih Mencapai Ratusan Miliar
Jika membandingkan alokasi anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan provinsi antara tahun 2025 dan 2026, penurunannya sangat mencolok. Pada tahun anggaran 2025, dana yang tersedia masih menyentuh angka hampir Rp1 triliun, sementara tahun 2026 hanya tersisa sekitar Rp320 miliar — sebuah penurunan lebih dari 60 persen.
Selisih anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah ini secara langsung memengaruhi volume pekerjaan fisik yang dapat dilaksanakan Dinas PUPR Jateng di lapangan. Dengan dana yang tersisa, cakupan penanganan jalan tentu tidak bisa seluas tahun-tahun sebelumnya sehingga membutuhkan perhitungan yang sangat presisi.
Lima Wilayah Masuk Daftar Prioritas Perbaikan Jalan
Untuk memastikan anggaran yang terbatas digunakan secara optimal, PUPR Jateng telah melakukan pemetaan awal terhadap titik-titik kerusakan jalan yang paling mendesak. Fokus utama penanganan diberikan kepada ruas-ruas jalan dengan kategori rusak berat yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Beberapa wilayah yang masuk dalam daftar prioritas perbaikan meliputi ruas jalan Randublatung–Cepu di wilayah Blora serta ruas jalan di bawah Balai Jalan Pati dan Brebes. Selain itu, wilayah Wonogiri yang mengalami penurunan tingkat kemantapan jalan, wilayah Balai Surakarta yang kondisinya menurun signifikan, dan penanganan darurat untuk ruas jalan Keling-Kelet di Jepara juga menjadi perhatian serius.
Kemantapan Jalan Surakarta Anjlok dari 94 Persen ke 68 Persen
Salah satu temuan yang paling mengkhawatirkan adalah penurunan drastis tingkat kemantapan jalan di wilayah Surakarta. Henggar Budi Anggoro mengungkapkan bahwa kemantapan jalan di kawasan tersebut turun tajam dari semula 94 persen menjadi hanya 68 persen.
Penurunan sebesar 26 poin persentase ini mengindikasikan adanya kerusakan masif yang terjadi dalam waktu relatif singkat. Banyak ditemukan kerusakan berupa retakan pada permukaan jalan yang memerlukan tindakan cepat agar tidak semakin meluas dan memperparah kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.
Strategi Teknis: Overlay Dipilih Ketimbang Konstruksi Beton
Menghadapi keterbatasan anggaran yang diperparah oleh kenaikan harga material bangunan, Dinas PUPR Jateng mengambil langkah strategis dalam pemilihan metode perbaikan. Keputusan yang diambil adalah lebih banyak menggunakan metode pengaspalan ulang atau overlay dibandingkan dengan konstruksi beton yang memakan biaya dan waktu lebih besar.
"Untuk perubahan penanganan, kami cenderung menggunakan overlay atau pengaspalan ulang. Jika menggunakan beton, durasi waktunya dikhawatirkan tidak akan mencukupi target," ungkap Henggar. Meski demikian, ia menjamin bahwa perhitungan beban dan kebutuhan material tetap dilakukan secara proporsional agar jalan memiliki daya tahan yang memadai dan tidak cepat rusak kembali setelah diperbaiki.
APBD Perubahan 2026 Jadi Harapan Tambahan Anggaran
Di tengah keterbatasan dana APBD pokok, Dinas PUPR Jateng tengah membahas kemungkinan pemanfaatan dana dari APBD Perubahan 2026 sebagai sumber anggaran tambahan. "Kami akan menggunakan APBD perubahan anggaran 2026. Saat ini sedang dalam tahap pembahasan, namun untuk jalan yang rusak itu jumlahnya tidak sampai 50 persen," papar Henggar.
Pernyataan bahwa persentase kerusakan jalan provinsi belum mencapai 50 persen memberikan sedikit ruang optimisme. Meskipun demikian, pihak dinas belum merinci secara pasti berapa total kebutuhan anggaran ideal yang sebenarnya diperlukan untuk menangani seluruh kerusakan jalan sepanjang tahun 2026.
Gubernur Ahmad Luthfi Dukung Realokasi Pokir untuk Revitalisasi Jalan
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turut memberikan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan infrastruktur jalan di tengah tekanan anggaran. Ia berkomitmen untuk melakukan penyesuaian terhadap usulan program atau Pokok Pikiran (Pokir) agar lebih diarahkan pada revitalisasi jalan provinsi.
"Ada banyak titik, saya tidak hafal satu per satu lokasinya. Oleh sebab itu, di anggaran perubahan nanti kami akan merubah arah pokir-pokir untuk difokuskan pada revitalisasi jalan," ucap Luthfi dengan tegas. Langkah realokasi Pokir ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk menutup defisit anggaran yang dialami Dinas PUPR.
Tantangan Besar: Menjaga Kemantapan 2.440 Km Jalan Provinsi
Tantangan yang dihadapi Pemprov Jateng bukan sekadar soal anggaran, melainkan juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan jutaan pengguna jalan di 35 kabupaten dan kota. Dengan total panjang jalan provinsi mencapai 2.440,12 kilometer, setiap rupiah dari anggaran Rp320 miliar harus dibelanjakan dengan perhitungan yang sangat cermat.
Sinkronisasi program antara eksekutif dan legislatif melalui mekanisme APBD Perubahan dan realokasi Pokir menjadi kunci agar kemantapan jalan provinsi di Jawa Tengah dapat kembali meningkat secara bertahap. Masyarakat Jateng tentu berharap agar efisiensi anggaran ini tidak mengorbankan kualitas infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi perekonomian dan mobilitas sehari-hari.
Posting Komentar